Thursday, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Thursday, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Soal Pembakaran Bendera, Polisi Diminta Tegakkan Hukum

Selasa 23 Oct 2018 04:50 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Nidia Zuraya

Topi Polisi (ilustrasi)

Topi Polisi (ilustrasi)

Foto: senimanbeladiri.blogspot.com
Aksi pembakaran bendera tauhid dilakukan oleh sejumlah oknum anggota Banser

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredarnya video pembakaran yang memperlihatkan dibakarnya bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertuliskan kalimat tauhid memunculkan reaksi dari berbagai pihak. Anggota komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi mengecam tindakan tersebut.

Baca Juga

"Adanya video pembakaran bendera tauhid saat perayaan hari santri di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut harus mendapat atensi dari Polda Jabar. Karena setelah viralnya video tersebut banyak reaksi keras yang diberikan oleh masyarakat," kata Aboebakar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (22/10).

Politikus PKS tersebut meminta Polri  berperan aktif dalam menjaga keamanan di Garut maupun Jawa Barat. Ia menegaskan  bahwa aturan hukum harus ditegakkan.

"Jangan sampai nanti masyarakat melihat ada pembiaran, kemudian mereka melakukan tindakan sendiri," ujarnya.

Ia khawatir kekecewaan terhadap aksi pembakaran bendera tersebut melebar. Pasalnya video tersebut sudah meluas beredar ke masyarakat. Oleh karena itu ia meminta Polres Garut dan Polda Jabar untuk mengantisipasi situasi ini dengan baik.

Sebelumnya beredar video sejumlah ormas berseragam Banser membakar bendera HTI bertuliskan kalimat Tauhid. Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas membenarkan adanya video anggota Banser NU Garut yang tengah membakar bendera HTI tersebut.

"Benar (video itu)," kata Yaqut kepada Republika, Senin (22/10).

Ia menjelaskan anggota Banser NU yang membakar bendera tersebut mendefinisikan bendera tersebut sebagai bendera yang sudah dibubarkan pemerintah, yakni HTI. Terkait insiden tersebut pria yang akrab disapa Gus Tutut tersebut berencana akan memberi teguran pada kader tersebut. 

"Ketidaktaatan pada protap yang sudah diinstruksikan, tentu layak ditegur. Kita akan panggil dulu mereka dan dengarkan keterangannya langsung," ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA