Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Ombudsman Dorong Polisi Tindak Pemerkosaan Mahasiswi UGM

Ahad 11 Nov 2018 05:05 WIB

Red: Ani Nursalikah

Aksi solidaritas mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Taman Sansiro Fisipol UGM, menuntut pengusutan kasus  perkosaan yang diduga terjadi tahun lalu dalam kegiatan KKN di Maluku.

Aksi solidaritas mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Taman Sansiro Fisipol UGM, menuntut pengusutan kasus perkosaan yang diduga terjadi tahun lalu dalam kegiatan KKN di Maluku.

Foto: Republika/Wahyu Suryana
Kasus pemerkosaan bukan delik aduan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia meminta kepolisian segera menindak kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa mahasiswi Universitas Gadjah Mada saat menjalani kuliah kerja nyata (KKN) di Maluku pada 2017.

"Aparat penegak hukum mestinya tidak tinggal diam karena dalam undang-undang (UU) jelas ini (pemerkosaan) bukan delik aduan," kata anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ninik Rahayu di Kantor ORI Perwakilan DIY dan Jateng, Yogyakarta, Sabtu (10/11).

Menurut Ninik, karena bukan delik aduan, kepolisian tidak perlu menunggu laporan untuk bertindak. Apalagi kasus dugaan pemerkosaan itu sudah banyak diberitakan oleh berbagai media massa.

"Mestinya setelah mendengar banyak pemberitaan, kepolisan harus berlari cepat," katanya.

Kasus pelecehan seksual harus mendapatkan penanganan secara hukum. Tanpa ada penanganan serius melalui jalur hukum akan berpotensi memicu kasus serupa kembali berulang.

"Kasus kekerasan seksual seperti fenomena gunung es, yang lapor hanya satu karena dia yang berani. Masih banyak yang takut melapor," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yulianto mengatakan masih menunggu laporan untuk menangani kasus dugaan perkosaan itu. "Pelecehan seksual itu memang bukan delik aduan, tetapi yang bersangkutan (korban) harus melapor karena kalau tidak melapor bisa saja dia tidak merasa dirugikan," kata Yulianto.

Meski bukan delik aduan, menurut Yulianto, untuk menindak kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun lalu itu tetap dibutuhkan berbagai data mengenai peristiwa dan siapa saja saksi-saksi saat kejadian. "Data-data itu pula yang bisa menjadi dasar kepolisian untuk bergerak dan melakukan pemanggilan," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA