Selasa, 1 Rajab 1441 / 25 Februari 2020

Selasa, 1 Rajab 1441 / 25 Februari 2020

KemenPPPA: Angka Kekerasan Perempuan di Timur Masih Tinggi

Senin 10 Des 2018 20:10 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Yohana Yembise.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Yohana Yembise.

Foto: Republika/Muslim AR
Kementerian PPPA telah membentuk satgas TPPO di wilayah timur hingga ke desa-desa
<p>REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menyelenggarakan Konferensi Perempuan Timur Tahun 2018, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di dalam acara tersebut, Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan, konferensi diadakan sebagai bentuk kebangkitan dan kepedulian perempuan timur mengatasi masalah yang ada khususnya terkait perempuan dan anak. 

"Saya mengimbau, libatkan pusat studi daerah masing-masing, untuk mengkaji bersama penyebab di wilayah timur Indonesia, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa tinggi," kata Yohana, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (10/12). 

Suatu saat, kata Yohana, jika hasil kajian tersebut sudah diperoleh, maka akan dikumpulkan lalu lakukan diskusi bersama. Nantinya, hasil diskusi diharapkan dapat menjadi penguat baru bagi seluruh perempuan timur untuk menjawab permasalahan perempuan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. 

Kemen-PPPA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT kerap melakukan berbagai langkah yang progresif di wilayah tersebut. Termasuk yang bersifat afirmasi melalui berbagai upaya dan strategi untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak. 

Hal ini ditandai kuatnya komitmen pemerintah daerah provinsi NTT dalam mengatasi masalah perempuan dan anak, khususnya terkait TPPO karena NTT menjadi salah satu provinsi dengan angka TPPO yang paling tinggi di Indonesia. "Pemerintah daerah Provinsi NTT sangat berkomitmen membantu pemerintah dalam hal ini Kemen-PPPA. Tidak hanya melakukan himbauan kepada masyarakat dan sosialisasi semata ditingkat pemimpin daerah di kabupaten," kata Wakil Gubernur Provinsi NTT, Josef Nae Soi. 

Ia mengatakan, saat ini pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) TPPO hingga ke desa-desa. Selain itu juga turun langsung merangkul perangkat desa, bahkan rencana juga melibatkan RT dan RW setempat.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA