Sabtu, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Sabtu, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Proses Rehabilitasi di Sulteng dan NTB Dipercepat

Rabu 12 Des 2018 19:25 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Muhammad Hafil

Prajurit TNI gabungan dari Pasmar 1 Jakarta dan Pasmar 2 Surabaya  yang tergabung dalam Kogasgabpad Penanggulangan Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Palu, Sulawesi tengah, bahu membahu bersama masyarakat mendirikan tenda-tenda pengungsi di Desa Labean Kecamatan Balesang, Donggala, Senin (22/10).

Prajurit TNI gabungan dari Pasmar 1 Jakarta dan Pasmar 2 Surabaya yang tergabung dalam Kogasgabpad Penanggulangan Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Palu, Sulawesi tengah, bahu membahu bersama masyarakat mendirikan tenda-tenda pengungsi di Desa Labean Kecamatan Balesang, Donggala, Senin (22/10).

Foto: dok. Puspen TNI
Pemerintah telah menetapkan daerah relokasi korban gempa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menggelar rapat dengan tim satgas penanggulangan bencana NTB dan sulawesi tengah . Rapat tersebut mengevaluasi dan juga menyusun program percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Kita memutuskan semua mempercepat, (penanggulangan bencana) Lombok itu mempercepat pembuatan komponen-komponennya, dan di Palu segera menetapkan di wilayah mana kita relokasi dan pembangunan rumah rakyat," ujar JK yang juga merupakan ketua tim satgas penanggulangan bencana NTB dan Sulawesi Tengah, di kantornya, Rabu (12/12).

JK mengatakan, pemerintah telah menentukan daerah-daerah baru untuk merelokasi wilayah yang terkena gempa dan likuefaksi. Adapun, wilayah relokasi tersebut diputuskan oleh gubernur dan wali kota. Kemudian pembangunannya diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, JK masih merahasiakan nama daerah baru untuk relokasi tersebut.

"Nanti lah, kalau dijelaskan naik harga tanah nanti. Jadi, daerah-daerah baru nanti wilayahnya akan diputuskan oleh gubernur, walikota, dan bupati disana, itu akan segera direncanakan, kemudian dibangun oleh menteri PU," kata JK.

JK memastikan, hunian sementara di wilayah Sulawesi Tengah akan selesai pada akhir Desember 2018. Termasuk sekolah-sekolah juga sudah dibangun oleh pemerintah, swasta, dan beberapa lembaga sosial.

Sementara itu, daerah NTB tidak memerlukan hunian sementara namun masyarakat membangun secara langsung rumah mereka yang terkena dampak bencana. JK memastikan, jumlah masyarakat NTB yang tinggal di pengungsian sudah tidak masif. Masyarakat yang masih tinggal di pengungsian rata-rata rumahnya mengalami rusak berat.

Adapun, pemerintah telah memberikan dana sebesar 50 persen untuk perbaikan dengan kategori kerusakan berat. Jusuf Kalla mengatakan, dana sisanya sudah dikeluarkan oleh menteri keuangan dan akan segera diberikan pada pekan depan.

"Kalau di pengungsian umum itu boleh dibilang sudah tidak banyak, yang ada yang rumahnya akan diperbaiki dia masih kadang-kadang tidur malam di luar tapi sudah beraktivitas di rumahnya masing-masing," ujar JK.

Di samping itu, JK menambahkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah ada yang bisa selesai sesuai jadwal ada pula yang kemungkinan mundur dari jadwal. Adapun, pemerintah perlu memutuskan daerah zona merah dan zona kuning. Namun JK memastikan, pembangunan hunian sementara akan selesai sesuai jadwal.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA