Jumat, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 Januari 2020

Jumat, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 Januari 2020

DPR Sahkan Tujuh Pimpinan LPSK Periode 2018-2023

Kamis 13 Des 2018 22:54 WIB

Red: Andri Saubani

Petugas memperlihatkan nomer telepon layanan aduan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) usai peresmian gedung LPSK di Kantor LPSK Jakarta, Kamis (6/9).

Petugas memperlihatkan nomer telepon layanan aduan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) usai peresmian gedung LPSK di Kantor LPSK Jakarta, Kamis (6/9).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Tujuh pimpinan baru LPSK disahkan dalam Sidang Paripurna DPR hari ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Paripurna DPR RI telah mengesahkan tujuh nama pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018-2023. LPSK dalam siaran persnya, Kamis (13/12), menyebutkan, ketujuh nama tersebut diperkenalkan kepada seluruh anggota fraksi di DPR, setelah pimpinan rapat menerima laporan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik.

Ketujuh nama itu, yakni Hasto Atmojo Suroyo, Achmadi, Antonius PS Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar, Manager Nasution dan Susilaningtyas. Selain diperkenalkan di hadapan seluruh fraksi, ketujuh nakhoda baru LPSK lima untuk tahun ke depan itu mendapatkan ucapan selamat langsung dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan pimpinan sidang Utut Adianto.

Dalam laporannya pada Sidang Paripurna DPR, Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani mengatakan, setelah menerima surat dari Presiden perihal 14 nama calon pimpinan LPSK periode 2018-2023, Komisi mulai melakukan serangkaian tahapan seleksi, antara lain mengumumkan ke-14 nama itu di media massa nasional untuk meminta masukan dari masyarakat.

Kemudian, para calon pimpinan LPSK, menurut Erma, mengikuti tahapan pembuatan makalah dan 4-5 Desember 2018, Komisi III telah melakukan fit and proper test. "Pada hari Rabu, 5 Desember 2018, pukul 16.00 WIB, Komisi III menggelar rapat pleno dan mengambil keputusan secara musyawarah mufakat menentukan tujuh anggota LPSK," katanya.

Setelah menyampaikan laporan, Erma kemudian menyerahkannya kepada pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Setelah itu, Utut meminta persetujuan kepada seluruh anggota fraksi DPR, apakah menerima ketujuh nama yang disampaikan Komisi III dan dijawab setuju oleh semua anggota DPR dan ditandai dengan ketokan palu.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA