Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Wiranto: Sebagai Menko Polhukam, Saya tak Sembarangan Bicara

Selasa 18 Dec 2018 13:11 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Ratna Puspita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan), Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri) dan pimpinan terkait memberikan keterangan seusai rakortas tingkat menteri tentang perkembangan situasi bidang polhukam terkini di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (23/10).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan), Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri) dan pimpinan terkait memberikan keterangan seusai rakortas tingkat menteri tentang perkembangan situasi bidang polhukam terkini di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (23/10).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Wiranto menyampaikan keterlibatan oknum PDIP dan Demokrat agar persoalan tak melebar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, sebagai menko polhukam, ia tak mungkin sembagarangan bicara. Wiranto menegaskan apa yang ia katakan adalah hasil laporan dari pihak terkait.

Baca Juga

"Tidak perlu ya di antara kita kemudian justru terjadi kesalahpahaman. Tentu saya sebagai Menko Polhukam tidak sembarangan bicara, tetapi berdasarkan laporan-laporan," kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (18/12).

Wiranto mengatakan, tujuan ia menyampaikan adanya keterlibatan oknum PDIP dan Partai Demokrat dalam perusakan baliho itu adalah agar persoalan tersebut tidak berkembang lebih jauh lagi. Ia ingin permasalahan itu berhenti dan menyerahkannya ke kepolisian.

"Biar polisi nanti melakukan penyelidikan, yang salah diusut. Ada aturan hukumnya, ada sanksinya, biar dilaksanakan perkembangan yang positif ke arah hukum," jelasnya.

Ia menambahkan, jangan sampai hal ini membuat persatuan yang ada terpecah. Menurutnya, pemilu bukanlah tempat untuk berkonflik dan menyebabkan bangsa terpecah-belah. Pemilu, dia mengatakan, adalah kontestasi untuk memilih pemimpin bangsa yang berkualitas.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan, pernyataan Wiranto tidak benar. Ia juga menilai, pernyataan yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam itu salah dan terburu-buru.

"Pernyataan Wiranto yang menyatakan perusakan baliho di pekanbaru adalah kader PDIP dan Demokrat adalah salah dan terburu buru. Saya harus nyatakan bahwa itu tidak benar," jelas Ferdinand melalui keterangan tertulisnya, Selasa (18/12).

Ferdinand menyatakan, tidak ada kader Demokrat yang melakukan perusakan baliho. Justru, kata dia, yang ada saat ini adalah adanya indikasi kader Partai Demokrat yang akan dikriminalisasi. Untuk itu, ia meminta Wiranto untuk membuktikan pernyataannya tersebut, jika tidak maka hal itu ia anggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik.

"Wiranto itu Menko Polhukam, harusnya berhati-hati mengeluarkan statement, jangan gegabah dan buru-buru," katanya. 

Ia kembali mengatakan, tidak ada kader Partai Demokrat yang melakukan perusakan baliho. Ia malah melihat, kader partai bewarna biru tersebut akan dikrikiminalisasi merusak baliho calon legislatif PDIP.

Hal tersebut, ujar Ferdinand, terlalu dipaksakan seolah terkait dengan Partai Demokrat. "Padahal pelaku tidak ada hubungan dengan demokrat dan dengan kader kami," terangnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA