Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

ACTA Laporkan Komisioner KPU ke DKPP Soal Andi Arief

Selasa 08 Jan 2019 12:59 WIB

Red: Ratna Puspita

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, memberikan keterangan tentang hasil pleno KPU soal larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi, Rabu (23/5). KPU memutuskan tetap akan memberlakukan aturan yang  melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, memberikan keterangan tentang hasil pleno KPU soal larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi, Rabu (23/5). KPU memutuskan tetap akan memberlakukan aturan yang melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg.

Foto: Republika/Dian Erika Nugraheny
Pernyataan Pramono Ubaid tersebut sangat tendensius dan menyudutkan Andi Arief.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan anggota KPU RI Pramono Ubaid Thantowi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ACTA berpendapat Pramono tidak netral terkait dengan cicitan Andi Arief soal surat suara tercoblos.

Baca Juga

Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko mengatakan pelaporan tersebut terkait dengan pernyataan Pramono di media massa adanya dugaan kicauan Andi Arief tersebut terencana. Pernyataan Pramono Ubaid tersebut sangat tendensius dan menyudutkan Andi Arief yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02.

"Pramono bukan penyidik pidana karenanya tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan dugaan dalam konteks pidana," kata Hendarsam, yang menjadi pengadu di Jakarta, Selasa (8/1).

Hendarsam menyampaikan sebagai anggota KPU RI, Pramono seharusnya profesional dan hanya menyampaikan pernyataan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Ia mengatakan Pramono diduga melanggar Pasal 8 Huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 juncto Pasal 10 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13/2012 dan Nomor 11/2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara pemilu untuk tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Dalam pelaporan tersebut, pihaknya melampirkan bukti-bukti berupa sejumlah pemberitaan terkait dengan hal itu.

"Saya berharap laporan ini bisa diproses dengan cepat agar kepercayaan pada KPU tidak tergerus," katanya.

photo
Cicitan kontroversial Andi Arief.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA