Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Pemprov NTB Tambah Fasilitator untuk Percepat Rehabilitasi

Jumat 11 Jan 2019 14:57 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Gita Amanda

Seorang bapak menggendong anaknya di hunian sementara pascagempa di Desa Kekait, Lombok Barat, NTB, Rabu (19/12/2018).

Seorang bapak menggendong anaknya di hunian sementara pascagempa di Desa Kekait, Lombok Barat, NTB, Rabu (19/12/2018).

Foto: Antara/Ahmad Subaidi
Pemprov NTB akan menambah sekitar 751 orang lagi untuk mempercepat rehabilitasi.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalillah memimpin rapat bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di ruang kerjanya, Jumat (11/1). Rapat tersebut membahas khusus proses rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama penambahan fasilitator untuk memacu percepatan pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa.

Saat ini, kata Rohmi, fasilitator yang ada baru mencapai 350 orang. Rohmi menilai, jumlah tersebut belum cukup untuk membantu masyarakat membangun rumah rusak berat yang jumlahnya mencapai 75 ribu unit.

"Maka Pemprov NTB akan menambah sekitar 751 orang lagi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu," kata Rohmi.

Berdasarkan hasil rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa hari lalu, kata Rohmi, Wapres JK meminta segera melakukan seleksi fasilitator dengan kriteria yang ketat sehingga, fasilitator yang diberikan tugas itu memiliki kemampuan mumpuni untuk membantu masyarakat membangun rumah hunian tetap (huntap).

Selain itu, Rohmi itu menegaskan pencairan dana bantuan ke masyarakat tidak dilakukan dua tahap atau 50 persen dan 50 persen. Selain membutuhkan waktu yang lama, juga akan menyulitkan masyarakat untuk mengurus administrasi yang banyak dan berbelit-belit ribet. Meski begitu, semua aturan yang berkaitan dengan keuangan harus tetap menjadi prioritas karena sana yang dialokasikan itu harus dipertanggungjawabkan.

"Kita berharap tidak ada lagi sumbatan-sumbatan atau masalah yang terjadi di masyarakat, terutama masalah pembangunan hunian tetap," kata Rohmi.

Kepala BPBD NTB Muhammad Rum mengatakan adanya kebijakan baru dari hasil pertemuan dengan Wapres JK yakni desain rumah tahan gempa sudah diberikan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi NTB.

"Namun desain rumah tahan gempa itu tetap dikonsultasikan dengan pusat melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman NTB," ucap Rum.

Terkait pencairan dana, Rum menjelaskan dana sebesar Rp 3,5 triliun dari pusat sudah ditransfer kepada masyarakat.

"Ini tentunya tidak bisa dilihat uangnya. Uangnya memang ada di bank semuanya, tidak dalam bentuk tunai. Nanti tunainya akan diberikan kepada masyarakat jika masyarakat dapat bersama-sama untuk membangun sehingga ada upah kerja dari uang itu," kata Rum.

Rum mempersilakan masyarakat membangun rumah bekerja sama dengan pihak ketiga yang menyediakan atau menyuplai bahan dan material pembangunan rumah. "Masyarakat dapat membangun secara swadaya rumahnya. Hanya saja, terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah daerah setempat," ungkap Rum.

Untuk penambahan fasilitator, Rum mengaku telah mempersiapkan 1.000 fasilitator untuk masyarakat yang rumahnya rusak sedang dan ringan ditambah 500 anggota TNI.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA