Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

Caleg Perindo Diminta tak Sebarkan Hoaks

Selasa 22 Jan 2019 06:38 WIB

Red: Agung Sasongko

Ketua Umum Partai Perindo memberikan keterangan pers usai mendaftarkan bakal calon anggota legislatif di Kantor KPU, Selasa (17/7).

Ketua Umum Partai Perindo memberikan keterangan pers usai mendaftarkan bakal calon anggota legislatif di Kantor KPU, Selasa (17/7).

Foto: Republika/Debbie Sutrisno
Pembekalan diikuti caleg DKI Jakarta dan Banten

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengajak seluruh caleg dan Perindo untuk kampanye sportif. Para caleg pun diminta tidak menyebarkan hoaks.

"Sudah pasti, sudah pasti kita tidak menyebarkan hoax. Ya, jadi kita berkampanye yang gentle, yang sportif," tutur  Hary saat ditemui seusai pembekalan caleg untuk pemenangan Pemilu 2019 di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, dalam siaran persnya, Ahad (22/1).

Pembekalan yang diikuti para Caleg DKI Jakarta Dapil I, II, III dan Banten III ini menjadi bagian dari evaluasi program Perindo.

"Saya ingin mendapatkan feedback kurang lebih bagaimana di lapangan, karena pemenangan itu harus dua-duanya berjalan efektif, caleg efektif, partai juga efektif," jelasnya dalam siaran persnya.

Dalam pembekalan tersebut Hary berpesan kepada Caleg bajwa perjuangan Perindo adalah membuat perubahan dengan kebijakan. "Kebijakan tepat sasaran dapat menghasilkan hasil yang maksimal," kata Hary. 

Perindo, menurutnya, berjuang untuk mempersempit kesenjangan sosial dengan mempercepat peningkatan kesejahteraan, khususnya masyarakat menengah bawah. Apabila setiap tahun masyarakat produktif meningkat jumlahnya, jumlah pembayar pajak semakin banyak dan lapangan pekerjaan tercipta. 

Dia menambahkan keberhasilan tidak ditentukan oleh lama atau tidaknya seseorang bekerja, melainkan oleh strategi. Begitu juga Indonesia, bila para legislatif menghasilkan  kebijakan-kebijakan tepat sasaran, Indonesia akan maju lebih cepat.

Dia mencontohkan salah satu kebijakan tentang e-Commerce alias belanja online, khususnya asing harus ditata aturannya, agar tidak merugikan ritel dalam negeri yang menyerap banyak tenaga kerja dan UMKM.  Seperti diketahui, belanja online asing baru dikenai pajak jika harga produknya melebihi US$75. 

Untuk itu, diperlukan aturan yang bisa melindungi ritel lokal dan UMKM dari gempuran belanja online, khususnya asing. Mereka diproteksi terlebih dahulu hingga betul-betul siap untuk bersaing, sehingga mereka bisa bertumbuh.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA