Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Kementerian PUPR Lanjutkan Rehabilitas Rumah Korban Bencana

Kamis 24 Jan 2019 22:14 WIB

Red: EH Ismail

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Nusa Tenggara Barat, Palu, dan Lampung DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon di Ruang Nusantara II Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Nusa Tenggara Barat, Palu, dan Lampung DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon di Ruang Nusantara II Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Kementerian PUPR merehabilitasi dan merekonstruksi 517 fasilitas publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah (Sulteng), Banten, dan Lampung. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip build back better.

Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Nusa Tenggara Barat, Palu, dan Lampung DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon di Ruang Nusantara II Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Raker ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Letjen TNI Doni Monardo.

Dalam rapat tersebut, Basuki menjelaskan progres rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Di Provinsi NTB, rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fasilitas umum dilakukan dengan pembangunan kembali. Hal ini dikarenakan masih adanya lahan yang luas sebagai lokasi baru fasilitas umum. 

Untuk rekonstruksi fasilitas publik, dari total yang dilaporkan sebanyak 1.317 bangunan yang rusak akibat gempa di NTB terdiri dari bangunan pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit, pasar dan bangunan lainnya, sebanyak 1.230 bangunan sudah terverifikasi untuk diperbaiki.

“Untuk fasilitas publik ini saya tidak khawatir. Yang ditangani oleh Kementerian PUPR sebanyak 517 fasilitas publik, dengan rincian yang sedang proses pembangunan sebanyak 145 dan 332 fasilitas publik sudah selesai dibangun. Sedangkan sisanya sebanyak 713 fasilitas publik dibangun oleh pihak lain seperti melalui CSR, Swadaya, dan sumbangan organisasi lainnya,” kata Basuki.

Sementara rehab dan rekon rumah yang rusak dilakukan secara gotong royong melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas) dengan model Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas). Dengan demikian masyarakat yang rumahnya rusak tidak hanya menjadi penonton.

Dari hasil verifikasi BNPB sebanyak 75.138 rumah rusak berat dan telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati sebanyak 74.092 rumah. Masyarakat yang memilih membangun RISHA ada 3.873, Rumah Instan Kayu (RIKA) sebanyak 7.832, Rumah Instan Konvensional (RIKO) sebanyak 6.318, Rumah Cetak Indonesia (RCI) sebanyak 56, dan Rumah Instan Sederhana Baja (RISBA) sebanyak 333 unit. Dari total 18.412 unit, sudah dibangun sebanyak 4.670 unit dimana sebagian sudah selesai.

Dalam membangun rumah tahan gempa, masyarakat didampingi oleh fasilitator. Saat ini terdapat 766 orang fasilitator termasuk CPNS PUPR, sementara kebutuhannya diperkirakan sebanyak 2.700-3.000 fasilitator.

“Kita berupaya untuk mempercepat, diantaranya dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja dan pasokan bahan bangunannya. Saat ini kami sedang melatih 600 CPNS PUPR sehingga nanti akan menjadi 1.366 Fasilitator. Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan dukungan dari TNI sebanyak 1.500 orang sehingga total sebanyak 2.866 fasilitator,” tutur Basuki

Berbeda dengan NTB, rehab dan rekon di Palu, Donggala dan Sigi di Provinsi Sulteng dilakukan dengan merelokasi tempat tinggal penduduk, terutama untuk permukiman warga yang terdampak tsunami dan likuifaksi. “Untuk relokasi itu dibutuhkan proses, termasuk penentuan lokasi dan pengadaan lahan yang saat ini masih diproses di Kementerian ATR/BPN. Untuk itu kita bangunkan Hunian Sementara (Huntara),” katanya.

Basuki menambahkan, dari rencana Huntara sebanyak 699 unit yang tersebar di 72 lokasi, saat ini sebanyak 691 unit di 72 lokasi sudah dikerjakan, dimana 231 unit sudah selesai dan 26 unit sudah dihuni. Ditargetkan seluruh huntara yang dibangun dapat rampung selambat-lambatnya pada akhir Februari 2019.

“Tugas kami adalah menyediakan huntara, sementara untuk proses penghunian akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah,” jelas Basuki.

Sedangkan untuk penanganan pasca bencana di Provinsi Lampung Selatan dan Banten, Menteri Basuki menyatakan juga akan menggunakan konsep relokasi dengan tujuan untuk mengatur ulang penataan ruang di Pandeglang dan Lampung dimana masih ada beberapa permukiman yang berada langsung di bibir pantai. 

Sebanyak 558 unit rumah di Kabupaten Lampung Selatan dilaporkan rusak berat, dengan rencana akan diganti lewat pembangunan Rumah Khusus (Rusus) dan 714 unit rumah rusak berat di Pandeglang akan dibantu lewat skema BSPS dan 308 unit rumah akan dibangun Rusus.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA