Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wapres: Kondisi Bendungan Bili-Bili tak Masalah

Ahad 27 Jan 2019 18:50 WIB

Red: Israr Itah

Warga menyaksikan aliran air dari Bendungan Bili-bili di Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (23/1/2019).

Warga menyaksikan aliran air dari Bendungan Bili-bili di Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (23/1/2019).

Foto: Antara/Yusran Uccang
Soal sedimentasi, kata dia, dikarenakan terjadinya kerusakan lingkungan di hulu.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan sudah mengunjungi Bendungan Bili-Bili di Kabupaten Gowa. Ia menilai tidak ada masalah yang perlu evaluasi di tempat tersebut.  

"Jadi bendungan tidak ada soal, kecuali sedimentasi karena di situ ada kapal keruk sebenarnya," katanya usai memimpin rapat penanggulangan bencana yang dilaksankan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, Ahad (27/1).

Soal sedimentasi, kata dia, dikarenakan terjadinya kerusakan lingkungan di daerah hulu sehingga itu sudah merupakan sebab akibat. Artinya meskipun air naik tidak terlalu besar tapi langsung meluber. Untuk itu maka bagian atas memang harus diperbaiki kemudian. Ia menjelaskan, pengerukan  juga tidak akan maksimal jika kondisi bagian atas mengalami persoalan.  

"Tetapi akan ada lagi bendungan baru yang harus dibikin yang namanya Bendungan Jene'lata. Sudah direncanakan, mudah-mudahan tahun ini bisa mulai pekerjaan," ujarnya.

Sementara untuk target penyelesaian kerusakan akibat bencana alam yang melanda sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan,  ia mengakui butuh waktu yang lebih lama.

"Ini (perbaikan) akan makan tempo dan butuh waktu tiga tahun. Karena itu baru dibibitkan (pohon reboisasi) lalu kemudian  ditanami. Tapi harus dari sekarang gubernur dan BNPB termasuk dari kehutanan tentu sama-sama akan memperbaiki lingkungan daerah aliran sungainya di Bawakaraeng," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan fokus untuk masalah kerusakan di daerah aliran sungai (DAS) Bawakaraeng di hulu. Ia menegaskan, pemerintah akan menegakkan aturan bagi pihak yang melanggar.

Selain itu, daerah ketinggian diusahakan diganti dengan tanaman keras yang dapat membantu lingkungan dan menjaga tanah agar tidak longsor. "Nanti gubernur dan BNPB tentu akan membantu. Kemudian kerusakan-kerusakan yang terjadi akan dibantu sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA