Rabu, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Rabu, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Jokowi: Hampir tak Ada lagi Illegal Fishing

Rabu 30 Jan 2019 23:16 WIB

Red: Bayu Hermawan

Presiden Jokowi meninjau panen udang vaname di Muara Gembong, Bekasi, Rabu (30/1).

Presiden Jokowi meninjau panen udang vaname di Muara Gembong, Bekasi, Rabu (30/1).

Foto: Republika/Sapto Andiko Condro
Jokowi berharap produksi ikan nelayan dan industri perikanan tangkap makin berkembang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sekarang ini sudah hampir tidak ada lagi praktik illegal fishing di laut Indonesia. Jokowi berharap, dengan tak ada lagi illegal fishing, maka produksi ikan nelayan dan industri perikanan tangkap semakin berkembang.

"Laut kita, ini penting saya sampaikan dimana-mana sekarang ini sudah tidak ada lagi atau hampir tidak ada lagi yang namanya iegal fishing," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Silaturahim Presiden Republik Indonesia dengan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan sebanyak 7.000 kapal asing ilegal yang bertahun-tahun lalu lalang di perairan Indonesia saat ini sudah ditertibkan. Bahkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan jumlahnya mencapai 13.000 kapal asing.

"Kalau 7.000 kapal itu sudah tidak ada mestinya ikannya kan melimpah. Dulu diambil 7.000-13.000 kapal ditangkap seingat saya 488 kapal yang sudah ditenggelamkan. Artinya apa? Mestinya produksi ikan dari hasil laut kita melimpah," katanya.

Presiden pun mengkonfirmasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan perihal ada tidaknya kenaikan produksi ikan setelah kapal-kapal asing tersebut ditertibkan. "Saya tanyakan ke Menteri hasilnya naik enggak? Ada nih angkanya kok naiknya sedikit. Apakah kapalnya sekarang sangat berkurang atau izin-izinnya yang sulit, bertele-tele, itu yang ingin saya lihat," katanya.

Presiden menekankan dirinya tidak ingin pengurusan perizinan memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. "Entah di Kementerian Perhubungan atau di KKP, masa ngurus izin di zaman IT seperti ini, saya berminggu-minggu saja enggak mau apalagi ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun," katanya.

Presiden juga menekankan keinginannya agar sumber daya laut di Tanah Air bisa semakin memberikan manfaat berkelanjutan. Oleh karena itu, pengaturan penangkapan ikan harus benar-benar diperhatikan oleh negara.

"Kalau dua pertiga Indonesia adalah air, adalah laut ya mestinya laut segede itu kita kekurangan ikan, yang benar ikannya kurang kebangetan kalau kalah dengan negara tetangga," katanya.

Pada kesempatan itu Presiden juga berdialog dengan pengusaha industri perikanan tangkap dan nelayan dari Morotai. Hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA