Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Akademisi: Hoaks Jadi Tantangan Terbesar Pers

Ahad 10 Feb 2019 21:41 WIB

Red: Ratna Puspita

Hoax. Ilustrasi

Hoax. Ilustrasi

Foto: ABC News
Cara mengantisipasi berita bohong, melakukan cek dan ricek sebelum disiarkan.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara  Prof Dr Syafruddin Kalo, SH, mengatakan tantangan terbesar dunia pers saat ini adalah banyaknya muncul hoax atau kabar bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ujaran kebencian yang beredar di masyarakat.

"Dunia pers, harus lebih teliti, dalam memperoleh berita dari masyarakat maupun sumber-sumber lainnya, untuk mencegah berita bohong dan ujaran kebencian," kata Syafruddin di Medan, Ahad (10/2).

Untuk menghindari berita bohong itu, menurut dia, pers agar hati-hati dalam menyiarkan berita, sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. "Berita murahan itu tidak perlu dipublikasikan di media massa," ujar Syafruddin.

Ia mengatakan, dalam mengantisipasi berita bohong dan ujaran kebencian itu, media dan seluruh pihak harus hati-hati menyikapinya. Selain itu, melakukan cek dan ricek terlebih dahulu sebelum disiarkan.

Masyarakat dan pembaca saat ini, juga sudah cukup dewasa dan pintar, serta bisa membedakan mana berita yang benar dan yang tidak. Sebab, menyiarkan berita bohong dan ujaran kebencian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pokok Pers.

Selain itu, juga membuat kegaduhan di masyarakat, serta mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas). "Jadi, pers juga diharapkan harus ikut bartanggung jawab untuk menciptakan keamaan dan kondusifitas di negeri ini," ucap dia.

Syafruddin menjelaskan, dari sejak pascareformasi 1998 digulirkan, Indonesia memiliki dua peraturan dalam bentuk Undang-undang yang mengatur tentang pers dan media massa. Pertama adalah Undang-undang nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers dan kedua, Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Legitimasi ini memperkuat tentang bagaimana mestinya pers atau media massa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pilar keempat dalam demokrasi modern. Bahkan, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, disebutkan bahwa Pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini, Indonesia mempunyai media massa yang jumlahnya mencapai 47.000, seperti media cetak, radio, televisi dan media online. Dari jumlah itu, ada 2.000 media cetak, 674 radio, 523 televisi termasuk lokal, dan selebihnya adalah media daring atau online.

Selain itu, masih banyak ditemukan media yang tidak memenuhi syarat. Kemudian, masih banyak wartawan yang tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki pengetahuan jurnalistik yang cukup.

"Hingga saat ini, sudah ada 14 ribu wartawan yang terdaftar, dan telah memiliki Uji Kompetensi (UKW) yang telah dilakukan PWI Pusat," kata Dosen Fakultas Hukum USU itu. 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA