Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Muhammadiyah Tetap pada Khitah, tidak Politik Praktis

Kamis 14 Feb 2019 14:36 WIB

Rep: Fuji Eka Permana/ Red: Hasanul Rizqa

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan paparannya pada acara Diskusi Publik dan Penglepasan Duta Besar dengan tema Agama Dalam Diplomasi Indonesia di Jakarta, Rabu (13/2).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan paparannya pada acara Diskusi Publik dan Penglepasan Duta Besar dengan tema Agama Dalam Diplomasi Indonesia di Jakarta, Rabu (13/2).

Foto: darmawan / republika
Muhammadiyah tidak punya hubungan dengan calon dan partai politik apa pun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah berharap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada tahun ini berjalan lancar, aman, dan damai. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Baca Juga

Lebih lanjut, dia menegaskan, organisasi masyarakat (ormas) Islam itu dalam setiap periode tetap berada pada khitahnya untuk aktif dalam politik kebangsaan. Namun, Muhammadiyah tidak sampai terlibat ke dalam ranah politik praktis.

"Dalam politik kebangsaan tentu kita bertanggung jawab untuk tegaknya moral kehidupan berbangsa dan bernegara, di situ melakukan silaturrahim, berdiskusi, menyampaikan pandangan dan lain sebagainya," kata Haedar Nashir saat ditemui Republika.co.id di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (13/2).

Dia meneruskan, kegiatan politik praktis merupakan ranahnya partai poltik, bukan ormas Islam. Karena itu, dia menilai keliru bila ormas-ormas keagamaan terlibat langsung dalam politik praktis.

Hal itu berbeda bila yang disoroti adalah individu. Haedar mengakui, tidak sedikit kader Muhammadiyah yang aktif berpolitik. Di satu sisi, hal itu merupakan hak setiap warga negara untuk terjun ke dunia politik. Di sisi lain, ada aturan tertentu di lingkungan Muhammadiyah untuk seluruh kadernya.

Misalnya mengenai persoalan, apakah kader harus melepas jabatan di struktur Muhammadiyah atau non-aktif. Semua sudah ada aturannya.

Muhammadiyah memandang kadernya punya hak untuk berpolitik sebagai jalan untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun begitu, sekali lagi, organisasi Muhammadiyah tidak terlibat percaturan politik.

"Muhammadiyah netral dalam arti tidak punya hubungan dengan calon dan partai politik apapun, secara organisatoris adapun kader-kadernya yang terlibat (politik) itu merupakan hak mereka," ujarnya.

Kepada para kader yang terjun ke dunia poltik, Haedar berpesan supaya mereka tetap menjaga martabat Muhammadiyah. Berpolitik praktis berarti membawa misi untuk kepentingan Muhammadiyah, bangsa, dan negara Indonesia.

Mereka harus bisa saling menghormati satu sama lain.Muhammadiyah tetap mengimbau warga negara dan warga Muhammadiyah untuk aktif menjadi pemilih yang bertanggungjawab. Kader diminta tetap berpolitik secara santun. Itu bentuk dari Muhammadiyah milik semua pihak, golongan dan komponen bangsa," ucap dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA