Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Pangan Diprediksi Jadi Isu Primadona Debat Kedua

Jumat 15 Feb 2019 06:57 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Indira Rezkisari

Capres Nomor urut 01 Joko Widodo bersalaman dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto usai debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).

Capres Nomor urut 01 Joko Widodo bersalaman dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto usai debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).

Foto: Republika/Prayogi
Ketahanan pangan merupakan indikator utama kejayaan negara atas negara lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai pangan berpotensi menjadi isu primadona dalam debat kedua calon presiden (capres). Dia mengatakan, isu tersebut menjadi salah satu bahan yang akan digunakan kubu penantang untuk menyerang kubu pejawat.

"Isu pangan menjadi eksentrik dan menarik karena selama ini kubu oposisi selalu menyerang pejawat dengan isu pangan, misalnya terkait dengan impor,” kata Ujang Komarudin, dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (15/2).

Menurut Ujang, setiap negara pasti melakukan impor. Dia mengatakan, dalam konteks pangan, impor dibolehkan demi menjaga stabilitas harga. Dia melajutkan, stabilitas harga pangan merupakan gambaran untuk menilai stabilitas sebuah negara.

“Harga pangan harus diatur negara. Negara harus hadir. Pemerintah ikut mengatur agar harga pangan stabil dan agar harga tidak dimainkan oleh mafia pangan,” katanya.

Ujang berpendapat, ketahanan pangan merupakan indikator utama kejayaan negara atas negara lain. Kendati menarik perhatian, dia mengimbau agar isu tersebut tidak dipolitisasi atau dijadikan alat serang dalam debat nanti.

Direktur Program Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Aria Bima membantah Jokowi mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Dia mengatakan, Jokowi tengah berusaha mewujudkan konsep kedaulatan pangan di Indonesia. Konsep itu, kata dia, sebagai pengganti konsep swasembada pangan yang sempat diterapkan di Indonesia.

Wakil Ketua di Komisi VI DPR RI itu mengatakan, konsep kedaulatan pangan hanya menjadikan impor sebagai program. Sementara, lanjut Aria, konsep swasembada pangan menjadikan impor sebuah kebijakan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari interdependensi.

"Konsep swasembada pangan itu kan jelas sekali kalau konsepnya swasembada dalam framing kecukupan pangan 80 persen, yang 20 persen adalah interdepedensi antar negara, maka kebijakannya mesti impor,” katanya.

Aria mengungkapkan, kebutuhan pangan Indonesia sebelum Jokowi menjabat sudah sebesar 60 persen. Dia mengatakan, hal itu sempat membuat Indonesia tidak mungkin menjadi produsen pangan.

Debat kedua pilpres akan digelar pada Ahad (17/2) nanti di Hotel Sultan, Jakarta. Peserta debat adalah calon presiden (capres) yang akan membahas tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA