Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Saat Presiden Minta Gubernur Riau Tangani Kebakaran Hutan

Kamis 21 Feb 2019 06:37 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Elba Damhuri

Warga melintas di jalan yang berkabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai, Dumai, Riau, Jumat (15/2/2019).

Kebakaran hutan dan lahan akibat musim panas semakin meluas terjadi dan sudah mendekati pemukiman warga di kecamatan Dumai Barat kota Dumai, Dumai, Riau, Selasa (12/2/2019).

Foto:
Sejak Januari hingga 18 Februari tercatat 843 hektare hutan terbakar di Riau.

Sebelumnya, mantan gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim telah menetapkan status siaga darurat karhutla berlaku di Provinsi Riau mulai 19 Februari selama delapan bulan ke depan hingga 31 Oktober 2019. Keputusan itu didasari sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak terganggu oleh asap karhutla.

“Ini memang perlu kita perbuat agar lebih optimal, cepat mencegah daripada kesulitan memadamkan kebakaran,” kata Wan.

Penetapan status siaga darurat mempertimbangkan masukan dari BMKG bahwa Riau akan mengalami kemarau sekitar 5-6 bulan. Saat ini karhutla sudah terjadi di daerah pesisir yang luas kebakaran lebih dari 841 hektare (ha).

Penetapan status tersebut dinilainya akan meringankan upaya pencegahan dari pemerintah daerah karena akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Secara simultan kita bersatu, (pemerintah pusat) juga campur tangan. Kalau sendiri kita kewalahan,” katanya.

Pascapenetapan status siaga karhutla, Pemerintah Provinsi Riau langsung meminta bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Riau. Kepala BPBD Riau Edwar Sanger menuturkan, bantuan yang mereka minta dibutuhkan untuk penanganan karhutla yang masih terjadi sampai saat ini.

“Kita mengajukan bantuan ke BNPB. Bantuan yang dibutuhkan kita minta peralatan, pompa, helikopter untuk water bombing, dan pendampingan,” kata Edwar di Pekanbaru, Rabu (20/2).

Ia mengatakan, saat ini sudah ada bantuan helikopter dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan helikopter Super Puma dari perusahaan APP Sinar Mas. Namun, karena lokasi kebakaran jauh dari jalan dan berada di daerah pesisir, bantuan helikopter akan sangat diperlukan.

Sejak awal Januari hingga 18 Februari lalu, tercatat 843 hektare lahan terbakar di Provinsi Riau. Lokasi kebakaran tersebar di Kabupaten Rokan Hilir 117 hektare, Kabupaten Dumai 43,5 hektare, Kabupaten Bengkalis 627 hektare, Kabupaten Meranti 20,2 hektare, Kabupaten Siak 5 hektare, Kabupaten Kampar 14 hektare, dan Kota Pekanbaru 16 hektare.

Citra Satelit Terra-Aqua juga menunjukkan jumlah titik panas di kawasan gambut Provinsi Riau pada periode 11-17 Februari meningkat menjadi 231 titik, yang dari 48 titik di periode 4-10 Februari. Titik panas terkonsentrasi di daerah pesisir Riau, seperti di Kabupaten Bengkalis,,Dumai, Kepulauan Meranti dan Pelalawan.

(antara ed: agus raharjo).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA