Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Ridwan Kamil Minta Anggaran Daerah Sesuai Kepadatan Penduduk

Kamis 21 Feb 2019 14:30 WIB

Rep: Febrian Fachri/ Red: Muhammad Hafil

Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil.

Foto: IST
Ridwan Kamil memahami pemerintah pusat sedang memoratorium pemekaran.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Gubernur Jawa Barat ridwan kamil mengatakan ada kekeliruan dalam menetapkan anggaran daerah di setiap provinsi. Alokasi anggaran untuk Jawa Barat kata gubernur yang baru menjabat empat bulan itu hanya Rp 34 triliun.

Baca Juga

Padahal penduduk provinsi itu mencapai 50 juta orang. RK membandingkan dengan anggaran yang dikucurkan buat Provinsi Jawa Timur. Jatim mendapat kucuran anggaran sebanyak Rp 40 triliun.

"Saya berkesimpulan ada kekeliruan dalam menetapkan anggaran. Jatim itu penduduknya 42 juta, anggarannya Rp 40 triliun. Jabar yang penduduknya 50 juta lebih, hanya Rp 34 triliun," kata Ridwan di dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Hotel Grand Inna, Padang, Kamis (21/2).

Hal ini disampaikan Ridwan di hadapan wakil presiden Jusuf Kalla dan semua gubernur di Indonesia. Ia meminta pemerintah pusat mengkaji pembagian anggaran ini di setiap provinsi agar disesuaikan dengan kepadatan penduduk.

Ridwan memahami Jatim mendapat anggaran lebih besar karena punya banyak kabupaten dan kota. Anggaran dibagikan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan berdasarkan pembagian wilayah dari daerah tingkat dua. Ridwan menyebut kondisi itu tidK fair karena setiap kabupaten dan kota di Jabar memiliki penduduk yang membludak. Jadinya pelayanan publik jadi terkesan lamban.

Ridwan Kamil memahami pemerintah pusat sedang memoratorium pemekaran wilayah . Cara yang diusulkan Ridwan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bagus  adalah dengan mengevaluasi anggaran. Jumlah anggaran kata mantan Walikota Bandung itu harus sesuai dengan kepadatan penduduk. Bukan berdasarkan wilayah otonom.

Ridwan mencontohkan Kabupaten Bogor yang memiliki penduduk sebanyak hampir 5 juta jiwa. Jumlahnya hampir sama dengan total penduduk provinsi Sumatera Barat. Menurut Ridwan tentu tidak seimbang kalau anggaran berdasarkan daerah otonom bagi provinsi atau kabupaten yang penduduknya lebih padat.

"Mohon keadilan fiskal itu jadi solusinya. Anggaran berbasis jumlah penduduk. Jangan sesuai daerah otonom," ucap pria yang juga akrab disapa Kang Emil itu.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA