Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

JK Ingatkan Gubernur dan Menteri Harus Bekerja Sama

Jumat 22 Feb 2019 02:18 WIB

Red: Muhammad Hafil

Rakernas APPSI. Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersalaman dengan sejumlah gubernur saat menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

Rakernas APPSI. Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersalaman dengan sejumlah gubernur saat menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

Foto: Antara/Iggoy el Fitra
JK menerima laporan banyak menteri datang ke daerah tak melapor ke gubernur.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Presiden jusuf kalla (JK) mengimbau seluruh menteri Kabinet Indonesia Kerja dan gubernur se-Indonesia untuk menjalin kerja sama yang baik. Khususnya, dalam pembangunan untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Imbauan itu disampaikan Wapres JK karena dirinya kerap mendapatkan kritikan bahwa menteri-menteri datang ke daerah tanpa melapor kepada gubernur atau kepala daerah terkait.

"Saya juga tentu menerima kritikan bahwa menteri kadang-kadang ke daerah tanpa melapor kepada gubernur. Dalam melaksanakan tugas sektoralnya, sewajarnya para menteri harus bersama-sama dengan para gubernur, oleh karena itu kita harapkan kerja sama yang baik," kata Wapres JK saat memberi pengarahan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ( appsi ) di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2).

Wapres JK menegaskan bahwa posisi menteri dan gubernur adalah serupa; menteri bertanggungjawab secara sektoral sementara gubernur memiliki tanggung jawab regional. Dengan kerja sama yang baik antara menteri dan kepala daerah, lanjut JK, maka upaya pembangunan dan penyelesaian persoalan di daerah dapat diselesaikan bersama.

"Gubernur tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari kementerian. Kementerian juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama dengan gubernur. Oleh karena itu, kewenangan regional dan kewenangan sektoral harus menjadi bagian kerja sama yang kita lakukan," jelasnya.

Wapres mencontohkan salah satu bentuk kerja sama yang baik antara menteri dan gubernur terlihat di Provinsi DKI Jakarta, dimana pembangunan moda transportasi mass rapid transit (MRT) akhirnya bisa hampir selesai sehingga segera dirasakan manfaatnya. Pembangunan MRT merupakan bentuk kerja sama yang baik antara Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan transportasi bagi masyarakat Ibu Kota.

Meskipun pembangunan MRT di Jakarta terlambat dibandingkan negara lain di  kawasan Asia, dan baru terjangkau sepanjang 16 Km, namun inovasi transportasi tersebut merupakan bentuk pelayanan Pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat.

Wapres mengatakan Indonesia tertinggal dengan Malaysia, India, Jepang, Inggris dan Rusia yang jauh lebih dulu membangun MRT. Di Jepang, MRT sudah dibangun selama 80 tahun, Inggris lebih dari 150 tahun, Moskow lebih dari 100 tahun, dan India sudah 10 tahun lebih sepanjang 300 kilometer.

"Kita baru 16 kilometer sudah bangga luar biasa. Oleh karena itu maka kita harus mencapai 200 kilometer dalam 10 tahun. (MRT) Itu contoh bagaimana melayani masyarakat dengan baik," katanya.

Wapres JK bertolak ke Padang, Kamis (20/2) pagi, untuk memberikan pengarahan kepada para gubernur se-Indonesia di Rakernas APPSI. Dalam acara tersebut, Wapres juga melakukan dialog interaksi dengan para gubernur.  

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA