Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Ini Rencana Aksi Nasional untuk Kurangi Sampah

Kamis 21 Feb 2019 16:01 WIB

Rep: Imas Damayanti/ Red: Friska Yolanda

Nelayan menyandarkan perahunya di bibir pantai yang dipenuhi sampah plastik di Desa Dadap, Indramayu, Jawa Barat, Senin (26/11/2018). LSM World Wild Fund for Nature (WWF) Indonesia menilai masalah pencemaran sampah plastik di laut Indonesia sangat parah.

Nelayan menyandarkan perahunya di bibir pantai yang dipenuhi sampah plastik di Desa Dadap, Indramayu, Jawa Barat, Senin (26/11/2018). LSM World Wild Fund for Nature (WWF) Indonesia menilai masalah pencemaran sampah plastik di laut Indonesia sangat parah.

Foto: Dedhez Anggara/Antara
Perilaku masyarakat terkait sampah harus diperbaiki.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan lima strategi pemerintah dalam rencana aksi nasional dalam upaya mengurangi sampah. Pasalnya, sebanyak 80 persen sampah di perairan laut Indonesia berasal dari sampah daratan.

“Kita butuh solid waste management dalam mengurangi sampah plastik dari perumahan dan sungai,” kata Luhut kepada wartawan usai memberikan paparan dalam rapat kerja nasional (rakornas) Gerakan Indonesia Bersih, di Jakarta, Kamis 921/2).

Kelima strategi pengurangan sampah tersebut antara lain mengubah perilaku masyarakat dengan cara mendidik generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kedua, mengurangi sampah plastik dari perumahan dengan cara memilah sampah yang dapat dimanfaatkan.

Ketiga, mengurangi kebocoran dari berbagai kegiatan yang dilakukan di laut. Menurut Luhut, hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan fasilitas penerimaan di pelabuhan dengan mengadakan kolaborasi bilateral dan regional.

“Bentuknya bisa mengumpulkan sampah plastik dari laut dan mengolah limbah plastiknya di bidang pariwisata,” kata Luhut.

Pihaknya menjelaskan, dalam poin keempat strategi pengurangan sampah dapat dilakukan dengan upaya penegakan hukum dan pendanaan. Agar kelima hal tersebut dapat direalisasikan, dia menilai perlu adanya pengawasan dan pemantauan dengan memperhatikan dampak kesehatan dan factor circular economy.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA