Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Pemerintah Tentukan Ambang Batas Kelulusan Seleksi PPPK

Sabtu 23 Feb 2019 23:28 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Karta Raharja Ucu

Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Foto: MGROL100
Peserta seleksi PPPK harus melalui tiga tahapan; administrasi, kompetensi, wawancara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seperti halnya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pemerintah juga menentukan ambang batas kelulusan bagi peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( pppk ). Nilai peserta PPPK minimal harus memenuhi ambang batas yang telah ditentukan.

Penetapan itu dituangkan dalam dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No. 4/2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. "Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB yang menentukan nilai ambang batas seleksi pppk ," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Mudzakir dalam keterangannya, Jumat (22/2).

Nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65 (akumulatif), dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42. Jika peserta memenuhi nilai ambang batas tersebut, maka juga harus melampaui nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15.

Setiap peserta seleksi PPPK harus melalui tiga tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. "Dalam tes yang akan berlangsung tanggal 23 dan 24 Februari ini, setiap peserta harus mengerjakan 100 soal, terdiri dari 90 soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan 10 soal wawancara berbasis komputer," kata Mudzakir.

Seleksi PPPK saat ini dibuka untuk tenaga honorer Eks K-II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 pada jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Khusus untuk Penyuluh Pertanian, database-nya ada pada BKN dan Kementerian Pertanian, dan database Kemenristekdikti untuk dosen. Sebanyak 372 Pemda telah menyampaikan usulan kebutuhan PPPK.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA