Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Jateng Akselerasi Pengentasan Kemiskinan

Selasa 05 Mar 2019 23:14 WIB

Rep: Bowo pribadi/ Red: Esthi Maharani

Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Salah satunya melalui program ‘Satu Dinas Satu Desa Miskin’

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menargetkan angka kemiskinan  tersisa 7 persen pada 2023. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengakselerasi capaian target tersebut. Salah satunya melalui program ‘Satu Dinas Satu Desa Miskin’. Program ini memprioritaskan percepatan pengentasan kemiskinan di 745 desa binaan, yang ada di 14 kabupaten, di Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, program pengentasan kemiskinan di daerahnya sudah berjalan bagus. Dalam satu tahun terakhir, Pemprov Jawa Tengah telah mengentaskan 29,8 ribu warga miskin.

Namun masih ada 3,87 juta jiwa warga miskin lainnya yang juga butuh penanganan. Sehingga  diperlukan langkah- langkah percepatan serta terobosan guna mengentaskan warga yang masih miskin tersebut.

“Maka, program Satu Dinas Satu Desa Miskin ini dilakukan untuk mengakselerasi,” ungkapnya di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/3).

Program Satu Dinas Satu Desa, jela Ganjar, secara sederhana ialah menggerakkan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jawa Tengah untuk menggarap desa yang masih memiliki warga miskin.

Total ada 745 desa binaan yang menjadi sasaran program ini. Tiap desa memiliki potensi yang  beragam untuk diberdayakan, baik potensi alam, SDM hingga pendamping lokal dan sukarelawan.

Sementara OPD dan BUMD diharapkan mampu mendampingi desa untuk membangun sebuah sistem yang selama ini mungkin kurang sesuai guna mendorong perbaikan kesejahteraan warga desa yang dimaksud.

Gubernur juga menyampaikan, dengan skema program ini desa akan terinspirasi. OPD dan BUMD yang memiliki pengalaman panjang, bisa menemukan ide- ide atau gagasan yang lebih banyak. Apalagi dalam melaksanakan program tersebut OPD dan BUMD tidak harus membantu dengan dana, tetapi bisa mencarikan sponsor dari program- program CSR perusahaan, misalnya satu perusahaan diarahkan membina lima desa.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA