Friday, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 December 2019

Friday, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 December 2019

TKN Jawab Kritik Atas Kartu Pra-Kerja Jokowi

Kamis 07 Mar 2019 11:04 WIB

Red: Andri Saubani

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily

Foto: Republika/Mimi Kartika
Belakangan, Kartu Pra-Kerja dikritik karena dinilai akan membebani APBN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, kebijakan Kartu Pra-Kerja merupakan investasi jangka panjang bangsa ini untuk menciptakan SDM yang memiliki keterampilan, berkualitas, dan daya saing. Belakangan, Kartu Pra-Kerja dikritik karena dinilai akan membebani APBN.

"Kami berkeyakinan dengan kebijakan Kartu Pra-Kerja ini Presiden menginginkan SDM baik lulusan baru maupun yang ingin beralih profesi memiliki kesiapan memasuki dunia kerja maupun dalam membuka usaha dengan pelatihan yang terstruktur dan sistematis," kata Ace dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/3).

Jadi, kata Ace, Kartu Pra-Kerja tidak melulu soal duit sebagaimana kritik Fahri Hamzah. Menurut politikus Golkar itu, pemahaman Fahri tentang Kartu Pra-Kerja masih terlalu dangkal.

"Dia memahaminya hanya dengan pendekatan duit, duit, dan duit. Cara pandang ini sama dengan para pendukung Parabowo-Sandi pada umumnya," kata Ace.

Soal anggaran dari kebijakan ini menurut Ace dapat dilakukan dengan dua hal, yakni skema anggaran negara dan dari pihak swasta. Menurut Ace pendidikan skill dan vokasi sudah banyak dilakukan di berbagai kementerian, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKMK untuk pendidikan kewirausahaan, dan lain-lain.

"Kartu Pra-Kerja ini dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Soal anggaran, tentu akan kami alokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur," katanya.

Pihak swasta juga akan digandeng, terutama yang membutuhkan tenaga kerja terampil yang siap pakai. Dengan demikian, Kartu Pra-Kerja bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri.

Kebijakan Kartu Pra-Kerja ini sangat bisa dilakukan kalau ada kemauan politik disertai politik anggaran yang berorientasi pada pengembangan SDM yang berkualitas. Pelibatan dunia swasta dan industri menjadi penting dalam rangka mendorong kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

"Jadi, Bung Fahri Hamzah jangan dulu pesimistis soal kebijakan yang sangat bagus ini. Kita harus optimistis untuk menciptakan SDM yang berkualitas," kata Ace.

Baca Juga

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA