Jumat, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 Desember 2019

Jumat, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 Desember 2019

Silang Pendapat Maruf-Sandi Soal Badan Riset Nasional

Ahad 17 Mar 2019 21:57 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolanda

Cawapres no 01 KH Ma'ruf Amin dan Cawapres No 02 Sandiaga Uno serta Ketua KPU RI Arief Budiman saat debat Cawapres Pilpres 2019 di Jakarta, Ahad (17/3).

Cawapres no 01 KH Ma'ruf Amin dan Cawapres No 02 Sandiaga Uno serta Ketua KPU RI Arief Budiman saat debat Cawapres Pilpres 2019 di Jakarta, Ahad (17/3).

Foto: Republika/Prayogi
Penambahan lembaga dinilai Sandi menmabah birokrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedua calon wakil presiden (cawapres), Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, memiliki pendapat yang sedikit berbeda mengenai pembentukan Badan Riset Nasional (BRN). Ide pembentukan BRN pertama kali disampaikan cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin, dalam debat cawapres pilpres pada Ahad (17/3) malam ini. Ma'ruf melihat, BRN nantinya juga akan bertugas mengelola alokasi dana riset yang akan dituangkan dalam dana abadi riset. 

Baca Juga

"Sementara ini dana riset terbagi di kementerian dan lembaga, namun nanti akan kami satukan supaya menjadi satu koordinasi dan kami akan bentuk Badan Riset Nasional," jelas Ma'ruf, Ahad (17/3).

Ma'ruf juga menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya bersama Jokowi akan memaksimalkan Rencana Induk Riset Nasional (RISN). Pemerintah pun akan membentuk dana abadi riset, di samping dana abadi pendidikan (LPDP), dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi.

Sementara itu cawapres nomor urut 01, Sandiaga Uno, justri berpikir bahwa pembentukan BRN justru hanya akan menambah beban birokrasi. Menurutnya, kunci penyelarasan riset adalah kolaboriasi antarinstansi yang selama ini sama-sama mengurusi riset. Prabowo-Sandi juga ingin memberikan insentif bagi badan usaha dan industri yang berkoimitmen melakukan investasi di bidang riset. Insentif yang diberikan pun, ujar Sandi, bisa dalam bentuk insentif fiskal atau nonfiskal. 

"Menambah jumlah lembaga yang menangani bidang riset menurut hemat kami, nyuwun sewu Pak Kiai, menambah juga birokrasi. Bagi kami kuncinya di kolaborasi," kata Sandi. 

Tak hanya di industri, Sandi juga menilai bahwa riset perlu didorong di lingkungan akademik. Pemerintah, kata Sandi, perlu mendorong agar para peneliti dan akademisi di kampus-kampus lebih tertarik lagi mengembangkan riset. Caranya, dengan mengarahkan riset apa saja yang memang sedang dibutuhkan oleh industri. Sandi bermaksud mengoneksikan antara riset dan industri.

"Pemerintah mestinya memfasilitasi bagaimana eksosistem riset hasilkan inovasi terbaik di bidang sains, teknologi, engineering, arts, dan matematika," katanya. 

Menanggapi pandangan Sandiaga bahwa BRN hanya menambah beban birokrasi, Ma'ruf memberikan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa BRN bukan sekadar menambah lembaga negara yang menangani riset. Namun, katanya, BRN justru menjadi wadah baru bagi lembaga dan institusi yang selama ini mengurusi riset. Seluruh lembaga tersebut akan ditampung jadi satu ke dalam BRN. 

"Sehingga lebih efektif. Kita juga rencanakan ikutsertakan semua pihak terutama pemerintah, akademisi, dan DUDI (dunia usaha dan dunia industri). Dengan demikian riset semakin berkembang dan membangun indonesia," katanya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA