Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Pengamat: Penghapusan Ujian Nasional Memang Perlu

Senin 18 Mar 2019 02:34 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Bayu Hermawan

Cawapres No 02 Sandiaga Uno saat mengikuti debat Cawapres Pilpres 2019 di Jakarta, Ahad (17/3).

Cawapres No 02 Sandiaga Uno saat mengikuti debat Cawapres Pilpres 2019 di Jakarta, Ahad (17/3).

Foto: Republika/Prayogi
pengamat menilai ujian nasional sudah tak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu penghapusan Ujian Nasional (UN) diangkat oleh Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno dalam debat cawapres, Ahad (17/3). Menanggapi hal ini Pengamat Pendidikan dari Center of Education, regulation, and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji mengatakan, UN memang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

"UN memang sudah lama ingin dihapus, dari kami yang rapat berulang kali di Kemendikbud. Tes standar itu bikin anak bodoh," kata Indra kepada Republika.co.id, Senin (18/3).

Indra menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) untuk menggantikan UN. Ia berharap, penilaian tersebut tidak sekadar mengganti UN namun juga mengubah sistem penilaiannya sesuai dengan zaman.

Apabila pemerintah, siapapun yang menjabat, ingin menghapuskan UN, hal yang perlu diperhatikan adalah harus ada signifikansi yang jelas antara UN ataupun penilaian jenis baru yang akan diterapkan nantinya. "Skema penilaian kemampuan siswa menggunakan tes, nilai, tidak lagi cocok diterapkan pada era Revolusi Industri 4.0," katanya.

Sementara itu, di dalam debat cawapres, Sandiaga menyebut sistem UN akan dihapuskan apabila ia menjabat. Sebaliknya, ia ingin mengganti ketentuan kelulusan dengan minat dan bakat.

Dia menjelaskan, metode kelulusan murid melalui penelusuran minat dan bakat itu akan dilanjutkan dengan pola penyelarasan antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. "Kami juga punya konsep link and match," kata Sandiaga.

Konsep tersebut, lanjut dia, dimaksudkan supaya ada korelasi antara kebutuhan dunia kerja dan kualitas hasil pendidikan. Karena itu, perlu adanya perubahan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA