Senin, 17 Muharram 1441 / 16 September 2019

Senin, 17 Muharram 1441 / 16 September 2019

TKD Jabar Minta Saksi Ditempatkan Setiap TPS

Senin 18 Mar 2019 18:41 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Ratna Puspita

Pemilu 2014 (ilustrasi)

Pemilu 2014 (ilustrasi)

Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
TKD Jabar memprioritaskan warga setempat yang paham formulir C1 untuk menjadi saksi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma’ruf Amin Jawa Barat Abdy Yuhana berharap, proses pengamanan suara pasangan calon nomor urut 01 dapat berjalan lancar. TKD Jokowi-Ma’ruf Jabar meminta ada saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

TKD Jabar menggelar pertemuan untuk membahas rekrutmen saksi yang nantinya akan ditempatkan di setiap TPS. Mereka akan bertugas mengawal proses pencoblosan saat Pemilihan Umum mendatang. 

“Hari ini dibahas bagaimana metoda untuk melakukan rekrutmen saksi di Jawa Barat yang sejumlah 138.050 TPS," ujar Abdy, di sela rapat pembahasan rekrutmen saksi, di Hotel Horison Bandung, Senin (18/3). 

Menurut Abdy, Jabar merupakan wilayah lumbung suara terpenting sehingga pengamanan suara harus dideteksi sejak dini dan disiapkan secara matang. TKD Jabar memprioritaskan warga setempat untuk menjadi saksi. 

"Para saksi ini tentunya harus memahami dan mengetahui cara mengisi formulir C1. Formulir C1 merupakan bukti otentik, guna memeroleh penghitungan suara riil pasangan calon," paparnya.

Abdy mengatakan, selain melakukan pengawalan suara pasangan 01, para saksi ini nantinya juga mempunyai tugas untuk mendongkrak partisipasi pemilih pada Pemilu 2019. Partisipasi masyarakat, ditargetkan sekitar 85-90 persen. 

"Kalau di Jawa Barat memang selama ini partisipasi pemilih itu sekitar 67-70 persen. Untuk pastikan kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, partisipasi pemilih harus tinggi,” katanya. 

Di sisi lain, kata Abdy, seiring semakin gencarnya serangan hoax dan fitnah yang dialamatkan kepada Jokowi-Ma'ruf di Jabar, pihaknya juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antihoaks.

Satgas Antihoaks, kata dia, ini bertugas mendeteksi setiap potensi penyebaran hoax dan fitnah, terutama di media sosial (medsos) sekaligus melaporkan setiap temuan hoax dan fitnah tersebut. 

"Hoaks ini bertentangan dengan hukum, jadi harus diusut secara hukum," kata Abdy.

Menurut Abdy, semakin mendekati hari pencoblosan Pilpres 2019, hoaks dan fitnah yang dialamatkan kepada Jokowi-Ma'ruf semakin masif. Jika tidak diantisipasi, dikhawatirkan akan menggerus elektabilitas Jokowi-Ma'ruf. 

"Dampaknya pada elektabilitas. Masyarakat awam kalau disuguhkan informasi menyesatkan pasti terpengaruh," katanya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA