Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

JK: Pengawasan Berhasil Jika yang Ditangkap Semakin Kurang

Kamis 21 Mar 2019 11:54 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Muhammad Hafil

Jusuf Kalla saat membuka forum diskusi (Ilustrasi)

Jusuf Kalla saat membuka forum diskusi (Ilustrasi)

Foto: Republika/Fergi Nadira
Sebab pengawasan menjadi elemen penting dalam sistem pemerintahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai pengawasan dikatakan berhasil jika jumlah orang yang ditangkap semakin berkurang. Menurut JK, tolak ukur keberhasilan pengawasan tidak hanya dinilai dari jumlah uang negara yang diselamatkan.

Hal itu disampaikan JK saat membuka Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Selatan, Kamis (21/3). "Banyak yang mengatakan, selalu dibilang kejaksaan, KPK, BPKP, telah menyelamatkan uang sekian triliun, dianggap berhasil. Padahal penilaian yang berhasil hal yang ditangkap kurang, kalau masin banyak ditangkap, pengawasan kurang berhasil artinya," ujar JK dalam sambutannya.

Meski begitu, JK menilai bukan berarti kemudian pengawas membiarkan jika terjadi penyelewengan. Menurutnya, selain menyelamatkan uang negara yang diselewengkan, pengawas juga harus membuat orang yang ditangkap semakin sedikit.

"Ya, jangan juga membiarkan sehingga tidak (diawasi) bahaya juga itu. Jadi Pengawasan yang berhasil adalah kalau kurang orang ditangkap kurang," kata JK.

JK juga menilai sistem pengawasan lembaga negara di Indonesia, diawasi oleh lembaga pengawasannya yang cukup banyak, mulai dari intenal maupun ekternal. Pengawasan internal antara lain inspektorat dan BPKP, sedangkan eksternal mulai dari kejaksaan, kepolisian, KPK, BPK, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Menurutnya, jika kemudian banyak pihak yang ditangkap, tak lain karena banyaknya orang yang ketahuan menyelewengkan anggaran. "Jadi pemerintah ini sistem ini diiawasi berkali-kali. Kalau banyak yang bocor, seperti sekarang tentu juga akibat banyaknya pemeriksaan, sehingga banyak diketahui," ujar JK.

Karenanya, dalam Rakonas PIP tersebut, JK menekankan peningkatan pengawasan oleh pengawas interrnal Pemerintah. Sebab pengawasan menjadi elemen penting dalam sistem pemerintahan.

Tak hanya itu, ia juga menilai pentingnya pencegahan dikedepankan untuk mengatasi penyelewenangan anggaran.

"Karena tanpa pemcegahan maka akan sulit. Hal yang lainnya adalah dari sisi anggaran kalau anda perhatikan, setiap 10 tahun negeri ini anggarannya lipat dua kali," ujar JK.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern yang bertajuk “Penguatan APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan yang Berkualitas" di Birawa Assembly Hall - Hotel Bidakara, Jakarta. Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah rencananya dihadiri sebanyak 1.200 orang yang berasal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada K/L/Pemda  sebanyak 628 orang, Perwakilan BPKP  sebanyak 80 orang, Aliansi Auditor Internal Indonesia sebanyak 11 orang, Sekretaris Jenderal K/L dan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih sebanyak 481 orang.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA