Kamis, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 Desember 2019

Kamis, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 Desember 2019

Debat Pilpres 2019

Prabowo Sindir Program Kartu Jokowi di Debat Capres

Sabtu 30 Mar 2019 22:21 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Karta Raharja Ucu

Capres No 01 Joko Widodo bersama Capres No 02 Prabowo Subianto dan ketua KPU Arief Budiman saat debat keempat Capres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Capres No 01 Joko Widodo bersama Capres No 02 Prabowo Subianto dan ketua KPU Arief Budiman saat debat keempat Capres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Foto: Republika/Prayogi
Menurut Prabowo percuma punya banyak kartu yang terlihat modern.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyinggung banyaknya 'kartu sakti' yang disodorkan capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dalam kampanye pilpres 2019. Menurut Prabowo, seharusnya kemajuan teknologi informasi harus bisa digunakan membangun sistem single identity card atau kartu identitas tunggal yang multifungsi.

"Kita boleh punya informatika, sistem hebat, kartu banyak, indah seolah modern, efisien, seolah cepat. Untuk apa cepat kalau akhirnya kekayaan mengalir ke luar negeri. Saya lebih baik pakai teknologi lama, tapi kekayaan Indonesia tidak mengalir dari Indonesia," ujar Prabowo dalam debat capres keempat, Sabtu (30/3).

Prabowo menghubungkan konsep banyak kartu dengan analisis bahwa kekayaan Indonesia masih banyak tertinggal di luar negeri. Menurut Prabowo, kecanggihan teknologi lebih banyak difokuskan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk peningkatan rasio pajak. Prabowo kembali mengingatkan kekayaan warga negara Indonesia banyak yang tidak tersimpan di dalam negeri melainkan di luar negeri.

"Saya dari awal katakan dan saya ulangi lagi, masalah bangsa ini adalah kekayaan kita yang tidak tinggal di Indonesia. Dengan sistem hebat bagaimanapun kalau tidak ada political will dari pemerintah untuk ubah arah orientasi ekonomi, saya kira 'indah-indah' saja," kata Prabowo.

Sementara Jokowi, justru tidak merespon sindiran Prabowo soal banyaknya kartu sakti. Jokowi memilih menegaskan pemerintahannya nanti tetap akan merespons kecepatan teknologi dan mengembangkan e-procurement, e-budgeting, e-government, dan e-planning untuk melayani masyarakat.

Baca Juga

Disinggung soal rasio pajak, Jokowi melihat bahwa reformasi pelayanan sudah dilakukan sejalan dengan kemajuan teknologi. Ia memberi contoh, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak saat ini sudah bisa dilakukan dengan sistem daring atau online.

"Inilah proses yang terus kita kerjakan sehingga nantinya pusat, provinsi, dan kabupaten kota tersambung semuanya," kata Prabowo.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA