Friday, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 February 2020

Friday, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 February 2020

KPK akan Buka Semua Amplop 'Serangan Fajar' Bowo Sidik

Kamis 04 Apr 2019 23:22 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah

Foto: Republika/Iman Firmansyah
KPK telah mengamankan 82 kardus dan dua boks kontainer berisi sekitar 400 ribu amplop

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka semua amplop berisikan uang yang diduga dipersiapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) untuk 'serangan fajar' pada Pemilu 2019. "Direncanakan semuanya akan dibuka untuk proses pembuktian dalam perkara ini tetapi nanti kita lihat lebih lanjut perkembangannya karena pada prinsipnya yang dilakukan KPK adalah tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk proses pembuktian," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/4).

Baca Juga

Untuk diketahui, KPK telah mengamankan 82 kardus dan dua boks kontainer yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang yang diduga dipersiapkan oleh Bowo tersebut. Dari 82 kardus dan dua boks kontainer itu, terdapat uang sekitar Rp 8 miliar dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop tersebut.

Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II. "Kalau amplop-amplop yang berisi uang tersebut dari fakta hukum yang kami dapatkan sampai saat ini diduga amplop itu akan dibagikan untuk kepentingan Pileg. Karena BSP mencalonkan diri di dapil Jateng II," ungkap Febri.

Sampai saat ini, KPK telah membuka 15 ribu amplop dari tiga kardus dengan total terdapat Rp 300 juta. Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa pada amplop tersebut terdapat gambar jempol. Namun, KPK menyatakan bahwa tidak terdapat tulisan nomor urut dari salah satu pasangan calon presiden dalam Pemilu 2019.

KPK pun, kata Febri, mengingatkan agar semua pihak untuk tidak mengkait-kaitkan KPK dengan isu politik praktis terkait kasus tersebut. "Koridor hukum itu harus dipisahkan dari koridor politik, jangan sampai kemudian koridor hukum ini ditarik-tarik pada kepentingan politik praktis," tuturnya.

KPK telah menetapkan Bowo Sidik Pangarso bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan pelayaran. Diduga sebagai penerima Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Indung (IND) dari unsur swasta. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (ASW).

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA