Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Setelah Nusron, Satu Menteri Terseret ke Pusaran Kasus Bowo

Kamis 11 Apr 2019 05:06 WIB

Red: Andri Saubani

Bowo Tanggapi Nusron. Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Bowo Tanggapi Nusron. Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Foto: Republika/ Wihdan
Pengacara Bowo menyebut sumber uang serangan fajar kliennya dari satu menteri.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro, Rizky Suryarandika, Amri Amrullah, Riza Wahyu Pratama, Antara

Kasus dugaan korupsi berdimensi politik dengan tersangka politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso terus bergulir liar. Setelah Bowo menyebut Nusron Wahid memintanya menyiapkan amplop 'serangan fajar' Pemilu 2019, pada Rabu (10/4) pengacara Bowo, Saut Edward Rajaguguk menyeret menteri.

Saut menyebutkan sumber uang yang berada dalam amplop untuk digunakan Bowo Sidik Pangarso untuk 'serangan fajar' pada Pemilu 2019 berasal dari salah satu menteri di Kabinet Kerja. "Sumber uang yang memenuhi Rp 8 miliar yang ada di amplop tersebut sudah dari salah satu menteri di kabinet ini," ujar Edward usai menemani Bowo yang diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Namun, Saut enggan menjelaskan lebih lanjut siapa sosok menteri yang disebutnya itu. Ia juga tak tahu apakah menteri itu masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf atau tidak. 

"Menteri itu masuk di TKN atau tidak, saya kurang mengetahui, partainya juga belum disebutkan. Kami kasih kesempatan kepada penyidik untuk mendalami," kata Edward lagi.

Saut menegaskan, Bowo sudah memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatan menteri itu kepada penyidik KPK. "Sudah lagi didalami sama KPK," kata dia.

Nusron telah membantah tudingan Bowo tersebut. "Tidak benar," ujarnya kepada wartawan melalui pesan Whatsapp, kemarin. Adapun, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari pihak istana terkait kasus ini.

Atas bantahan Nusron terkait hal itu, Saut  menyatakan, itu merupakan hak dari yang bersangkutan. "Hak beliau untuk membantah itu, tetapi saya bilang ke klien kalau nanti ada saksi yang mengetahui dia disuruh, akan dihadirkan di sini," kata dia lagi.

Pada Selasa (9/4) Saut mengungkapkan, tujuan dibagikan amplop tersebut agar masyarakat banyak memilih Bowo dan Nusron pada Dapil Jawa Tengah II. Nusron juga tercatat maju sebagai caleg dalam Dapil Jawa Tengah II tersebut.

"Supaya banyak yang memilih mereka berdua karena di dapil yang sama. Bahkan, katanya yang 600 ribu amplop yang menyiapkan Nusron Wahid, dia (Bowo) 400 ribu amplopnya. Pak Wahid 600 ribu, Pak Bowo 400 ribu amplop," ungkap Edward, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/4).

Erdward menyatakan, uang yang akan digunakan oleh Bowo Sidik dan Nusron Wahid berasal dari sumber yang berbeda. "Bukan, beda-beda sumber. Pak Nusron dia punya sumber sendiri, Pak Bowo punya sumber sendiri," ujar dia lagi.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily menyatakan, Partai Golkar menjalankan proses Demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, Ace enggan menanggapi polemik pernyataan Bowo Sidik.

"Kita serahkan ke proses hukum saja, yang pasti tidak ada kebijakan resmi seperti itu (bagi-bagi amplop) dari Partai Golkar," kata Ace kepada Republika.co.id.

Ace juga menyangsikan kebenaran pernyataan Bowo terkait dugaan keterlibatan Nusron Wahid. Menurutnya, seseorang yang terkena OTT (operasi tangkap tangan) selalu memiliki tendensi untuk melibatkan pihak lain.

Selanjutnya, Ace menjelaskan, Partai Golkar memerintahkan kepada seluruh caleg untuk menggunakan strategi pemenangan yang sejalan dengan aturan perundang-undangan. Menurutnya, soal detail strategi pemenangan, hal itu menjadi urusan masing-masing caleg.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA