Rabu, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 Desember 2019

Rabu, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 Desember 2019

Novel Baswedan Desak Presiden Bentuk TGPF Independen

Kamis 11 Apr 2019 18:17 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Teguh Firmansyah

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia melakukan aksi solidaritas pada Peringatan dua tahun kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia melakukan aksi solidaritas pada Peringatan dua tahun kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Desakan pembentukan TGPF Independen ini tak ada hubungannya dengan politik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk mengungkap kasus teror yang dialaminya pada 11 April 2017  dua tahun lalu.

Baca Juga

Desakan ini kembali disampaikan Novel dalam aksi peringatan dua tahun teror terhadapnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4). "Semua masyarakat Indonesia marilah kita mendesak kepada bapak Presiden untuk mau peduli untuk dibentuk TGPF," tegas Novel.

Ia pun menegaskan, desakan pembentukan TGPF Independen ini tak ada hubungannya dengan politik atau Pilpres pada 17 April nanti. Menurut Novel, justru pembentukan TGPF Independen akan menjadi kesempatan bagi Jokowi menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Ini bukan masalah politik. Bukan masalah kita mau mendukung kita atau bukan tapi kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi bapak Presiden untuk menunjukan komitmen dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi," ucapnya.

Menurut Novel, TGPF Independen juga penting untuk mengusut kasus teror terhadap pegawai, dan pimpinan KPK serta aktivis antikorupsi lainnya. Karena, tanpa pengusutan tuntas, teror-teror serupa terus terjadi hingga saat ini.

Teror-teror ini harus segera dihentikan agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara maksimal tanpa hambatan lagi.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA