Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Kasus Malaysia, Bukti Pentingnya Kasus DPT Diselesaikan

Jumat 12 Apr 2019 09:02 WIB

Red: Joko Sadewo

Anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo

Anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo

Foto: istimewa/doc pribadi
BPN meminta KPU menyelesaikan 17,5 juta nama di DPT yang mereka persoalkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebut jika kasus temuan surat suara tercoblos itu benar, maka membuktikan betapa pentingnya penyelesaian masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU diminta segera membersihkan 17,5 juta nama DPT yang dipersoalkan BPN Prabowo-Sandi.

Anggota BPN Prabowo-Sandi, Dradjad menyerahkan kasus temuan surat suara tercoblos di Malaysia kepada penegak hukum dan Bawaslu, untuk penyelidikan.  “Mudah-mudahan mereka lebih mementingkan kepentigan negara dan tegaknya hukum dengan adil. Bukan malah ikut menghalalkan segala cara demi kekuasaan,” kata Dradjad Wibowo dalam pesan tertulis melalui watsapp kepada republika.co.id, Jumat (12/4).

Politikus PAN ini menyebut kasus ini sudah mencoreng Indonesia. Bahkan Washington Post pun sampai memberitakannya. "Saya sampai malu membacanya. Apalagi Polisi Diraja Malaysia pun  ikut terlibat menangani kejadian ini,” ungkap Dradjad.

Meski demikian, kata Dradjad, ia tetap berusaha memegang teguh azas praduga tak bersalah. "Saya semakin sangsi, jangan-jangan kejadian di Malaysia itu tidak berdiri sendiri. Jangan-jangan ini hanya puncak gunung es saja,” kata Dradjad.

Ditambahkannya, jika kasus di Malaysia ini benar, maka menjadi bukti betapa berbahayanya masalah DPT yang diungkap BPN. Karena Kasus di Malaysia itu terjadi karena orang melihat peluang dari banyaknya nama yang tercantum DPT yang diyakini tidak akan pergi mencoblos.

"Kita tahu di Malaysia banyak TKI yang rumahnya jauh, bahkan mungkin masih ada di kebun sawit. Terlalu jauh buat ke TPS. Padahal kertas suaranya ada. Jadi terbuka peluang untuk mencoblos sejumlah kertas suara,” kata Dradjad menganalisa.

BPN, kata Dradjad, sudah melaporkan adanya 17,5 juta nama DPT yang sangat tidak wajar. Namanya ada, kertas suaranya ada, tapi belum tentu orangnya ada. "Apalagi banyak kasus seperti satu kartu keluarga (KK) yang berisi ratusan nama dan sebagainya,” ungkapnya.

Jika kasus Malaysia ini benar, lanjut Dradjad, makin menegaskan betapa super pentingnya membersihkan DPT. Kata Dradjad, KPU dan Bawaslu seharusnya lebih serius tangani kasus DPT tersebut.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA