Thursday, 9 Sya'ban 1441 / 02 April 2020

Thursday, 9 Sya'ban 1441 / 02 April 2020

Hari Tenang, Pemprov Jabar Minta Satpol PP Turunkan APK

Ahad 14 Apr 2019 13:50 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi bersama petugas Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye (APK) di sejumlah titik jalan Kota Sukabumi Ahad (14/4).

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi bersama petugas Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye (APK) di sejumlah titik jalan Kota Sukabumi Ahad (14/4).

Foto: Republika/Riga Nurul Iman
Ini dilakukan agar masa tenang pemilu lebih kondusif dan menunjukkan kedamaian.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), mengimbau agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) provinsi turut membantu Satpol PP kabupaten/kota menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) di seluruh Jawa Barat. Menurut Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa, bantuan dari provinsi dalam menurunkan APK tersebut untuk mendorong agar pekan tenang Pemilu 2019 ini bisa lebih kondusif dan menunjukan kesejukan dan kedamaian.

"Saya imbau Satpol PP provinsi membantu kabupaten/kota menurunkan APK baik Pilpres, Pileg dan DPD," ujar Iwa di Bandung, Ahad (14/4).

Menurut Iwa, dengan bersihnya APK, maka suasana menghadapi hari pencoblosan pada 17 April mendatang akan lebih tenang. Pihaknya juga menilai, dengan tidak adanya lagi APK di lapangan maka tidak ada para pihak yang saling menyalahkan. "Ini membantu terciptanya iklim kondusif baik di hari tenang, saat pencoblosan maupun pascapemilihan nanti," katanya.

Imbauan yang sama juga, kata dia, disampaikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jabar agar turut membantu daerah menggenjot upaya perekaman e-KTP bagi warga yang memiliki hak pilih. Selain itu pihaknya meminta Disdukcapil juga melakukan jemput bola bagi warga yang tidak memungkinkan datang ke kecamatan untuk direkam e-KTP.

Baca Juga

"Tiada hari tanpa perekaman e-KTP, sampai 17 April masih dimungkinkan," katanya.

Dengan upaya ini, Iwa berharap partisipasi warga dalam memilih akan tinggi, selain itu warga tidak kehilangan hak pilih karena persoalan administrasi kependudukan. "Disdukcapil provinsi harus selalu mengingatkan hal ini ke Disdukcapil kabupaten/kota, kita harus bekerja keras," katanya.

Iwa pun, memastikan kesiapan Jabar dalam menggelar Pemilu setelah melakukan teleconference dengan kabupaten/kota. Menurutnya selain urusan administrasi hak pilih dan APK, pihaknya juga mengingatkan agar seluruh pihak memanfaatkan media sosial dan internet dengan baik. "Jangan digunakan untuk hal-hal yang dilarang KPU dan Bawaslu, sehingga situasi kondusif sesuai harapan kita semua," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA