Tuesday, 19 Zulhijjah 1440 / 20 August 2019

Tuesday, 19 Zulhijjah 1440 / 20 August 2019

KPU Jatim Terima Laporan Ada Kotak Suara Dibawa Lari

Rabu 17 Apr 2019 17:13 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Christiyaningsih

Warga memasukan surat suara ke dalam kotak suara, Rabu (17/4).

Warga memasukan surat suara ke dalam kotak suara, Rabu (17/4).

Foto: Abdan Syakura
KPU Jatim menerima laporan pelarian kotak suara di Sampang

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam mengatakan secara keseluruhan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2019 di Jawa Timur pada Rabu (17/4) berjalan lancar. Meski demikian, Anam mengaku muncul laporan adanya masalah di beberapa daerah. Salah satunya adalah laporan ada kotak suara yang dibawa lari di Kabupaten Sampang, Madura.

Baca Juga

Daerah yang menjadi atensi KPU Jatim dan Bawaslu Jatim adalah masalah yang terjadi di empat kabupaten di Madura terutama di Kabupaten Sampang. Anam mengakui banyak laporan masalah yang masuk dari Sampang. "Untuk masalah di beberapa kecamatan Sampang, sebagian sudah diatasi. Terkait, misalnya, tidak adanya surat suara presiden, ini sudah teratasi, karena ketika dicari ternyata terselip. Kemudian ada juga laporan kotak suara yang dibawa lari," kata Anam saat dikonfirmasi.

Terkait kotak suara yang dibawa lari pihak tertentu, KPU sudah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan Bawaslu Jatim tentang tindak lanjut masalah itu. Dia pun menyatakan kesiapan jika nantinya harus dilakukan pemilihan ulang.

"Kami koordinasi dengan Bawaslu apakah perlu PSU (pemilihan suara ulang) atau bagaimana. Pada prinsipnya kami sebagai penyelenggara siap kalau memang Bawaslu memutuskan harus ada PSU," ujar Anam.

Anam menerangkan KPU Jatim bahkan sudah menyiapkan surat suara jika nantinya ada daerah di Jatim yang harus dilakukan pemilihan ulang. Di setiap daerah pemilihan, KPU telah menyiapkan minimal 1.000 surat suara khusus PSU.

"Harapan kami sebenarnya tidak ada PSU. Tapi dari laporan awal, kelihatannya ada TPS di beberapa daerah yang akan PSU. Tapi sekali lagi ini menunggu kajian dari Bawaslu," kata Anam.

Terkait permasalahan di Sampang yang masuk kategori daerah rawan terjadi pelanggaran, Anam mengklaim pihaknya sudah berupaya maksimal. Upaya yang dilakukan baik dalam hal pelatihan atau pemberian bimbingan teknis. Proses rekrutmen KPPS juga menurutnya sudah dilakukan sebaik mungkin.

"Tapi ada memang ada pengaruh tokoh masyarakat yang luar biasa. Proses intimidasi. Misalnya, ada laporan C6 yang ditahan kepala desa. Di Sampang juga," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA