Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Elite Demokrat tak Satu Suara Soal Beredarnya Instruksi SBY

Kamis 18 Apr 2019 21:55 WIB

Red: Andri Saubani

Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono saat menggunakan hak pilihnya di Singapura.

Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono saat menggunakan hak pilihnya di Singapura.

Foto: Istimewa
Beredar pesan berantai SBY kepada elite Partai Demokrat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Elite Partai Demokrat tak satu suara tentang beredarnya pesan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginstruksikan seluruh pengurus partai dan kadernya tidak terlibat segala kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi. Instruksi itu disampaikan SBY melalui pesan yang ditujukan kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Waketum Demokrat Syarief Hasan serta ditembuskan kepada Komandan Kogasma Demokrat.

Pesan yang berisi empat poin itu dibenarkan Syarief Hasan. "Ya (benar pesan dikirimkan SBY)," ujar Syarief Hasan dihubungi di Jakarta, Kamis  (18/4 malam.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean membantah bahwa SBY menginstruksikan kadernya yang bekerja di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk menggelar konsolidasi malam ini di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta. Ferdinand mengatakan kabar tersebut adalah hoaks.

"Kami tidak menerima perintah seperti itu dari Ketum, tidak ada, itu hoaks," kata Ferdinand saat dihubungi wartawan, Kamis (18/4).

Mengenai beredarnya kabar tersebut, kadiv advokasi dan bantuan hukum DPP Partai Demokrat itu mempertanyakan dari mana asal mula pesan berantai tersebut. Namun, ia berkali-kali menegaskan bahwa kabar itu bohong.

"Hoaks itu, tidak benar," tegasnya.

Berikut isi surat SBY tersebut:

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air.

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA