Kamis, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Kamis, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Mahfud Minta Peserta Pemilu tak Bertindak di Luar Konstitusi

Jumat 19 Apr 2019 16:55 WIB

Red: Esthi Maharani

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Semua pihak diminta tidak bertindak di luar konstitusi, terutama untuk peserta pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan jika hingga saat ini belum ada pemenang resmi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. "Pemenang Pemilu, termasuk pilpres baru bisa diketahui saat pengumuman rekapitulasi suara pada 22 Mei 2019 oleh KPU," kata Mahfud MD di Sleman, Jumat (19/4).

Menurut dia, hasil quick count atau hitung cepat masing-masing orang boleh percaya dan boleh tidak tidak. "Namun hasil quick count percaya atau tidak, itu tidak mengikat belum resmi. Hasil hitungan internal masing-masing pihak juga belum resmi," katanya.

Mahfud mengimbau kepada semua pihak agar tidak bertindak di luar konstitusi, terutama untuk peserta pemilu. "Kontestan pemilu untuk cukup mengawasi penghitungan sampai tiba tanggal penetapan oleh KPU, yaitu 22 Mei 2019," katanya.

Ia juga meminta semua pihak agar tidak bertindak di luar konstitusi, yang bisa dilakukan adalah mengawasi proses serta mengumpulkan atau menyiapkan bukti-bukti di setiap kecamatan, ketika penghitungan di kecamatan termasuk penghitungan di kabupaten atau kota.

"Nanti dibawa semua sebagai bukti, apalagi jika merasa ada kecurangan, pada 22 Mei itu ada di mana yang keliru," katanya.

Menurut Mahfud, jika nantinya pada tanggal 22 Mei yaitu saat pengumuman oleh KPU ada pihak yang tidak puas, maka bisa mengajukan gugatan. "Tentunya proses pengajuan gugatan pemilu itu melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Instrumen hukum sudah disediakan oleh konstitusi dan negara ini untuk tidak berlaku curang," katanya.

Ia mengatakan, saluran hukum sudah ada dan waktu masih cukup. Karena di KPU akan sampai 22 Mei, kalau mau mengajukan gugatan satu minggu semua paling lama sudah mendaftarkan sengketa ke MK. "Kemudian satu minggu lagi di MK diteliti administrasinya baru sesudah itu sidang selama 30 hari berturut-turut untuk meneliti ulang bukti-bukti," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA