Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

10 TPS di Surabaya Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Sabtu 20 Apr 2019 09:30 WIB

Red: Friska Yolanda

Foto kolase warga menunjukkan jari tangannya usai menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 di TPS Bhinneka Tunggal Ika, Rungkut Mapan Barat, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/4/2019).

Foto kolase warga menunjukkan jari tangannya usai menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 di TPS Bhinneka Tunggal Ika, Rungkut Mapan Barat, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/4/2019).

Foto: Antara/Moch Asim
Pemungutan suara ulang karena petugas TPS tidak memberi surat suara yang sesuai.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sedikitnya 10 tempat pemungutan suara di sejumlah kecamatan di Kota Surabaya, Jawa Timur berpotensi akan digelar pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019. PSU digelar paling lambat 10 hari setelah KPU mendapat rekomendari dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya.

Baca Juga

"Kami masih mengkaji beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang berpotensi PSU (pemungutan suara ulang)," kata Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, Komisioner Bawaslu Surabaya Yaqub Baliyya kepada Antara di Surabaya, Sabtu (20/4).

Menurut dia, TPS yang berpotensi akan digelar PSU itu karena memberi surat suara kepada pemilih A5 (pindah memilih) yang tidak sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). TPS tersebut berada di Kecamatan Lakarsantri, Semampir dan Gunung Anyar.

"Untuk TPS yang lainnya masih di investigasi oleh pak Usman (anggota Bawaslu Surabaya). Nanti kalau sudah rapat pleno akan disampaikan," ujarnya.

Yaqub menjelaskan TPS yang tidak sesuai PKPU yakni mestinya pemilih A5 hanya diberikan surat suara Pilpres, tapi diberikan juga surat suara Pileg. Pemilih A5 yang mestinya hanya dapat suara Pilpres, DPD, DPR RI ternyata juga mendapat DPRD provinsi. Ada juga pemilih yang mestinya dapat semua jenis surat suara, tapi yang DPRD kabupaten/kota tidak diberikan.

Saat ditanya apakah tidak ada solusi agar tidak dilakukan PSU, Yaqub menegaskan Bawaslu menegakkan keadilan pemilu dan menjaga hak pilih rakyat. Selain itu, lanjut dia, pihaknya tidak mau melanggar azas pemilu luber.

"Kalau partisipasi menurut di TPS menjadi risiko dari penegakan keadilan pemilu," ujarnya.

Ia menjelaskan jika dilakukan PSU, maka paling lambat 10 hari setelah Bawaslu Surabaya memberikan rekomendasi kepada KPU Surabaya. "Kami akan menggelar rapat pleno dalam waktu dekat ini," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA