Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Perludem Desak Presiden Percepat Santunan untuk Petugas KPPS

Ahad 21 Apr 2019 18:15 WIB

Red: Andri Saubani

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini usai diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini usai diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Foto: Republika/Mimi Kartika
Sejauh ini tercatat 23 petugas KPPS meninggal dunia saat dan usai bertugas di pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perludem desak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat pemberian santunan untuk anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang meninggal saat menjalankan tugas dalam Pemilu 2019. Sejauh ini tercatat 12 petugas KPPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas, tiga di Lampung dan delapan di Jawa Tengah.

Baca Juga

"Menurut saya elemen negara yang punya otoritas untuk itu adalah Presiden. Presiden saya kira bisa ambil tindakan cepat untuk itu dengan tidak mempersulit mekanisme," tutur Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Ahad (21/4).

Menurut Titi Anggraini, iktikad baik pemerintah diperlukan agar pemberian santunan lebih cepat diberikan kepada anggota KPPS yang gugur membawa nama baik demokrasi Indonesia di mata dunia. Yang dilakukan petugas KPPS berkaitan dengan pergantian elite penyelenggara negara, tutur Titi Anggraini, sehingga tidak ada alasan untuk menjadikan santunan sebagai isu politik yang perlu kehati-hatian.

"Tidak perlu berhati-hati untuk mengambil langkah karena problem yang kita hadapi ini adalah problem nyata yang tidak perlu jadi konsumsi politik kalau memang itu mau dilakukan," tutur dia pegiat pemilu itu.

Hingga sekarang, skema asuransi untuk anggota KPPS tidak pernah ada. Padahal, semestinya negara memberi kompensasi yang sepadan untuk anggota KPPS yang terluka atau kehilangan nyawa karena kecelakaan kerja.

Dengan banyaknya korban meninggal pada penyelenggaraan Pemilu 2019, ucap dia, pemerintah harus memikirkan skema asuransi untuk petugas KPPS. Titi Anggraini menyebut apabila dibandingkan dengan pemilu pada 2004, 2009 dan 2014, korban meninggal selama Pemilu 2019 paling banyak.




sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA