Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Bambang Widjojanto Kritisi Penyelenggaraan Pemilu 2019

Ahad 21 Apr 2019 23:52 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani

Mantan Pimpinan KPK 2011-2015, Bambang Widjojanto (kiri) memberikan sambutan saat Dialog Nasional Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Padepokan Pak Dirman, Desa Slastri, Brebes, Jawa Tengah, Ahad (23/12/2018).

Mantan Pimpinan KPK 2011-2015, Bambang Widjojanto (kiri) memberikan sambutan saat Dialog Nasional Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Padepokan Pak Dirman, Desa Slastri, Brebes, Jawa Tengah, Ahad (23/12/2018).

Foto: Antara/Oky Lukmansyah
Bambang mengungkapkan sejumlah alasan Pemilu 2019 disebut sebagai yang terburuk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2019 kerap disebut sebagai salah satu penyelenggaraan pemilu terburuk pascareformasi. Ia mengungkapkan sejumlah alasan Pemilu 2019 disebut sebagai yang terburuk.

Baca Juga

"Pemilu kali ini disebut sebagai pemilu terburuk pascareformasi, sebetulnya yang dikhawatirkan ada tiga hal," kata Bambang saat berbicara sebagai salah satu deklarator Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi dari Pemilu Curang, di SCBD, Jakarta Selatan, Ahad (21/4).

Pertama, kata Bambang, jangan sampai ada yang mendapatkan suara terbanyak, tapi yang menjadi presiden adalah orang lain. Bambang berbicara soal jangan sampai presiden yang terpilih adalah buah dari kecurangan.

"Kalau itu terjadi sebenarnya kita sedang mendorong negara ini sampai di bibir jurang karena ini berbahaya sekali," kata Bambang.

Yang kedua, lanjut dia, kualitas pemilu dilandasi oleh kejujuran bukan oleh kerahasiaan. Namun, menurut Bambang, prinsip langsung umum bebas rahasia itu belum diterapkan sepenuhnya. Buktinya, banyak video surat suara tercoblos yang beredar di media sosial.

Bambang juga menyoroti sejulah lembaga independen pengawal pemilu selain KPU, yakni Jurdil2019, AyoJagaTPS, dan KawalPemilu. Namun, para pengawal pemilu itu, kata Bambang, justru mendapat intimidasi berupa peretasan. "Jadi sekarang terjadi masivitas dalam tanda kutip intimidasi yang dilakukan secara sistematis di hampir seantero masyarakat. Itu poin kedua yang menjadi penting," kata dia.

Ketiga, Bambang menyoroti penyelenggara pemilu yang terkesan melakukan pembiaran pelanggaran dan permasalahan. Permasalahan yang dimaksud misalnya, netralitas aparat, kisruh DPT hingga banyaknya kecurangan pemilu yang beredar di media sosial, namun dibiarkan KPU.

Dari tiga alasam tersebut, Bambang pun menjadi salah satu deklarator Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi dari Pemilu Curang yang dikoordinatori oleh Said Didu beserta sejumlah tokoh lainnya.  "Sebagian masyarakat justru berinisiatif menngungkapkan apa yang sudah dilihatnya. Jadi ada gerakan yang luar biasa yang sangat masif yang ingin menjelaskan ada berbagai kecurangan yang hari ini muncul," kata Bambang Widjojanto.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA