Saturday, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Saturday, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Elite Diminta Hormati Tahapan Penghitungan Suara Pemilu

Ahad 21 Apr 2019 23:11 WIB

Red: Andri Saubani

Relawan mengentri data dan pindai form C1 hitung cepat berbasis aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilu tahun 2019 KPU Se-Provinsi DKI Jakarta, Sabtu, (20/4).

Relawan mengentri data dan pindai form C1 hitung cepat berbasis aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilu tahun 2019 KPU Se-Provinsi DKI Jakarta, Sabtu, (20/4).

Foto: Republika/Prayogi
Selama proses penghitungan berjenjang, elite diminta kedepankan perdamaian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai dan Berkeadaban mengajak semua pihak untuk menghormati proses dan tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang saat ini masih berlangsung secara manual dan berjenjang dari tingkat kecamatan hingga tingkat KPU RI. Selama menunggu hasil rekapitulasi itu, semua pihak, khususnya pasangan calon, partai politik, caleg, maupun tim kampanye dan tim pemenangan diminta mengedepankan sikap yang membawa kedamaian dan mempersatukan seluruh elemen bangsa.

"Elite diharap tidak melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif, dan bisa membelah sesama warga masyarakat," demikian pernyataan bersama Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai dan Berkeadaban yang diterima di Jakarta, Ahad (21/4).

Mereka yang tergabung dalam kelompok ini di antaranya Sunanto, Titi Anggraini, Feri Amsari, Arif Susanto, Hadar Nafis Gumay, Jeirry Sumampow, Ari Nurcahyo, Chalid Muhammad, Lucius Karus, Veri Junaidi, Monica Tanuhandaru, Wahidah Suaib, dan Ray Rangkuti. Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai dan Berkeadaban menilai pernyataan kemenangan yang dikeluarkan kedua kubu capres-cawapres di tengah proses rekapitulasi penghitungan suara yang masih berlangsung menimbulkan keraguan, kebingungan, dan pertentangan di antara sesama warga.

Mereka berharap elite mengedepankan perilaku yang proporsional dan berbasiskan komitmen untuk berdemokrasi secara konstitusional sesuai dengan aturan hukum yang ada. Semua pihak diminta untuk menempuh proses hukum sesuai mekanisme yang ada bila menemukan dugaan terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam proses pemilu yang masih berlangsung.

Aparat penegak hukum baik Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan diharapkan bekerja secara transparan, profesional, akuntabel, dan adil dalam menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran pemilu yang mereka tangani. Di sisi lain, KPU beserta jajaran diharapkan tetap menjaga profesionalisme dan integritasnya dalam menuntaskan tahapan pemilu yang masih berlangsung, mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik yang responsif dan terukur dalam merespons berbagai dinamika yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, publik bisa mendapatkan informasi yang benar dan akurat serta tidak terjebak pada spekulasi yang bisa berkembang liar menjadi ketidakpercayaan pada proses yang sedang berlangsung. Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai dan Berkeadaban juga meminta seluruh pemilih tetap mengedepankan sikap damai dan proporsional terutama menyikapi berbagai pemberitaan yang memerlukan klarifikasi dan pengecekan atas kebenaran dan validitasnya.

"Jangan mudah terprovokasi apalagi ikut menyebarkan sesuatu yang belum bisa dipastikan akurasinya," imbau Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai dan Berkeadaban dalam pernyataan bersama tersebut.


sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA