REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PP Muhammadiyah menilai perlu adanya pemulihan suasana di masyarakat usai Pemilu untuk meredam gejolak politis. Muhammadiyah mendorong semua pihak menggerakan masyarakat kembali ke aktivitas rutinnya.
"Jadi Pemilu sudah selesai, bikin masyarakat kembali kepada tempatnya untuk beraktivitas lalu ada suasana jeda bahkan suasana recovery," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir ditemui usai menghadiri silaturahim Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan sejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh masyarakat di Jakarta pada Senin (22/4) malam.
Menurut Haedar, jika terus terjadi mobilisasi massa menentang kecurangan Pemilu, maka ketegangan usai Pemilu tidak akan pernah selesai. Haedar menambahkan kunci untuk meredam suasana panas usai Pemilu dapat dilakukan oleh para pasangan calon presiden, pendukung partai dan politisi.
Selain itu, penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang harus bekerja secara luber dan jurdil. Haedar mengatakan jika ditemukan kecurangan maka masyarakat dapat melaporkannya kepada Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi sesuai hukum yang berlaku.
"Juga perlu meyakinkan bahwa KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi menjadi sandaran kita untuk menyelesaikan persoalan. Bahwa selalu ada kekurangan iya, tapi kita harus punya titik yang sama bahwa ini negara hukum, kita harus selesaikan semua secara hukum," kata Haedar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama dengan tokoh ormas Islam memberikan keterangan kepada wartawan usai menggelar pertemuan di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Senin (22/4/2019). (ANTARA)
Menurut Haedar, para tokoh partai dan politisi bertanggung jawab atas keberhasilan Pemilu 2019, termasuk menciptakan situasi yang damai dalam proses Pemilu. Pertemuan itu ditujukan untuk meredakan ketegangan politik antarpendukung usai Pemilu dilakukan.
"Kami percaya bahwa mayoritas masyarakat dan para tokoh di negeri ini ingin Pemilu berakhir dengan baik, dengan sukses dan satu-satunya jalan saya yakin juga semua berpaham ke situ," kata Haedar.
