Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Bima Arya Kaji Ulang Kebijakan Transportasi Kota Bogor

Selasa 23 Apr 2019 11:01 WIB

Red: Indira Rezkisari

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih 2019-2024 Bima Arya (kiri) dan Dedie A. Rachim (kanan) menyapa warga Bogor saat inagurasi Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor di Taman Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, Ahad (21/4/2019).

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih 2019-2024 Bima Arya (kiri) dan Dedie A. Rachim (kanan) menyapa warga Bogor saat inagurasi Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor di Taman Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, Ahad (21/4/2019).

Foto: Antara/Arif Firmansyah
Bima memandang perlu ada perubahan strategi atasi masalah transportasi Bogor.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Setelah dilantik menjadi Wali Kota Bogor periode 2019-2024, Bima Arya Sugiarto berniat kembali mengkaji kebijakan-kebijakan terkait transportasi di Kota Bogor, Jawa Barat. Ia menilai pengelolaan transportasi Bogor sampai sekarang dinilai belum cukup sukses.

"Kalau perlu ada perubahan strategi, kita akan ubah itu segera, terkait dengan konversi tiga angkot menjadi satu bus dan sebagainya," katanya, Selasa (23/4).

Kebijakan mengenai transportasi yang sempat dibuat Bima Arya selama menjabat Wali Kota Bogor periode 2014-2019 antara lain rerouting atau pengaturan ulang rute angkot, dan mengonversi tiga angkot menjadi satu bus. Bima bersama Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengusung tema ''Bogor Berlari'' untuk memimpin Kota Hujan selama lima tahun ke depan.

Ia bahkan mengaku akan membangun Kota Bogor layaknya lari maraton. "Kita ingin larinya maraton, lima tahun. Sudah kita desain semua, paling penting transportasi jadi prioritas," ujarnya.

Selain berniat memecah kesemrawutan di pusat Kota Bogor, ada tiga titik yang akan ia tata. Yaitu sekitar Pasar Bogor, Stasiun Kereta Api Bogor dan Taman Topi, serta sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

"Selanjutnya kemiskinan, kesehatan, lapangan pekerjaan, pendidikan. Kita fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ke depan kualitas hidup warga harus ditingkatkan," katanya.

Pada periode kali ini, ia menegaskan tidak akan ada program 100 hari kerja. Ia menganggap program 100 hari kerja hanya sebatas label program yang disoroti selama tiga bulan.

"Kalau 100 hari lari, setelah itu finish kan. Ini tentang maraton bukan sprint, kalau 100 hari 3 bulan finish," katanya.


Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA