Sabtu, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Sabtu, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

KPU Lebih Pertimbangkan E-Counting daripada E-Voting

Selasa 23 Apr 2019 21:47 WIB

Red: Ratna Puspita

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat  (5/10).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (5/10).

Foto: Republika/Mimi Kartika
Kelelahan yang dialami petugas lantaran menghitung suara, bukan melayani pemilih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum ( kpu ) RI mempertimbangkan penggunaan mekanisme penghitungan elektronik atau e-counting daripada pemungutan suara elektronik atau e-voting. Hal tersebut lantaran kelelahan yang dialami petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebagian besar lantaran menghitung suara, bukan melayani pemilih.

Baca Juga

"Patut mempertimbangkan penggunaan mekanisme e-counting. Jadi pemungutan suaranya secara manual menggunakan surat suara, tetapi penghitungan suaranya itu secara elektronik," ujar Komisioner KPU RI Viryan Aziz di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (23/4).

Viryan menjelaskan dalam mekanisme e-voting, pemungutan, penghitungan hingga hasil pemilu sepenuhnya dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Sementara e-counting dilakukan dengan pemungutan surat suara secara manual dimasukkan ke dalam sebuah alat yang dapat mengonfirmasi hasilnya secara langsung.

Selanjutnya e-rekap, yakni setelah pemungutan selesai dan hasilnya dihitung secara manual oleh panitia pemilu, hasil pemilu setiap TPS kemudian direkapitulasi dengan mesin. Dari tiga opsi tersebut, ia menilai penggunaan hak pilih dengan surat suara masih relevan, sedangkan beban panitia pemilu harus dikurangi sehingga e-counting dapat dipertimbangkan.

"Nah ini lebih efisien iya, tapi tentu juga kita perlu pertimbangkan bagaimana alat tersebut," tutur Viryan.

Wacana tersebut diharapkan paling tidak dapat diterapkan mulai pilkada setelah pemilu 2019 , tetapi KPU sepenuhnya bergantung kepada pembentuk undang-undang.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA