Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Kemensos Tambah 93 Kabupaten Penerima Bantuan Nontunai

Kamis 25 Apr 2019 15:01 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Dwi Murdaningsih

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyanyikan mars Program Bantuan Harapan (PKH) saat acara Penyaluran Bantuan Sosial PKH dan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gor Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (11/4/2019).

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyanyikan mars Program Bantuan Harapan (PKH) saat acara Penyaluran Bantuan Sosial PKH dan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gor Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (11/4/2019).

Foto: Antara/Adeng Bustomi
Penyaluran BPNT diberikan setiap tanggal 10.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial ( kemensos ) memutuskan menambah 93 kabupaten/kota yang akan menerima bantuan pangan non tunai (BPNT) 2019. Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah lintas kementerian/lembaga di rapat tingkat menteri (RTM) mengenai perluasan BPNT hari ini, Kamis (25/4) sudah sepakat bahwa ada 93 kabupaten baru yang merupakan wilayah baru perluasan BPNT.

"Pemilihan 93 kabupaten (untuk menerima BPNT 2019) tergantung kesiapan mereka," kata Agus saat ditemui wartawan usai RTM Perluasan BPNT, Kamis (25/4).

Ia menyebut 93 kabupaten/kota yang akan menerima BPNT telah didata memiliki keluarga penerima manfaat (KPM). Ia menambahkan, kabupaten-kabupaten itu tersebar di wilayah-wilayah Indonesia, mayoritas di luar Jawa.

Baca Juga

Mereka di antaranya di provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), Riau, Jambi, Sumatra Selatan (Sumsel), Bengkulu. Selain itu, dia menambahkan, di Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau,  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan Bali. Dengan ditambahnya 93 kabupaten/kota yang menerima BPNT, ia menyebut penyaluran akan melalui tiga fase.

"Fase pertama Juni, Agustus, dan Oktober. Semuanya harus selesai tahun ini," katanya.

Dengan penambahan kabupaten-kabupaten tersebut, pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan kendala-kendala ada di lapangan khususnya berkaitan dengan infrastruktur hingga telekomunikasi seperti kesediaan jaringan internet. Karena itu, ia menyebut Kemensos akan mengundang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membahas daerah-daerah mana yang secara teknis harus fokus pada penyediaan infrastruktur dan telekomunikasinya.

"Kami (Kemensos) dan Himbara akan memberi masukan pada Kemenkominfo. Kemudian pihak Kemenkominfo bisa bergerak," ujarnya.

Selain menambah 93 kabupaten/kota, ia menyebut pemerintah juga sepakat penyaluran BPNT yang semula setiap tanggal 25 menjadi tanggal 10 setiap bulan. Sementara itu, ia menambahkan rencana keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT akan ditingkatkan dari 10,3 juta KPM menjadi 15,6 juta KPM selama tahun ini tidak berubah.

"Kami targetkan 15,6 juta KPM menerima BPNT bisa selesai tahun ini. Penyaluran bantuan akan melalui tiga fase yaitu Juni, Agustus, dan Oktober 2019," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA