Sabtu, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 Desember 2019

Sabtu, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 Desember 2019

Perlukah Tim Pencari Fakta (TPF) Pemilu?

Jumat 26 Apr 2019 07:13 WIB

Rep: DIAN ERIKA NUGRAHENY, RIZKY SURYARANDIKA/ Red: Elba Damhuri

Suasana Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Kamis (25/4).

Warga memasukkan surat suara saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25, Kelurahan Perumnas Way Halim, Bandar Lampung, Lampung, Rabu (24/4/2019).

Foto:
Bawaslu tidak mempersoalkan wacana tim pencari fakta (TPF) pemilu ini.

Jumlah kesalahan

Koalisi masyarakat sipil yang ikut melakukan pemantauan rekapitulasi menemukan 591 kasus kesalahan pada Pemilu 2019. Pemantauan ini dilakukan sejak 21 hingga 24 April 2019. Ketua Kode Inisiatif, Very Junaidi, menyebut ada tiga sumber pemantauan.

Yakni, pemberitaan media, hasil pantauan lapangan dari Mata Rakyat, dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Dari 563 temuan, ke-28-nya berasal dari pantauan pemberitaan media dan sisanya dari pantauan lapangan.

"Pelanggaran terbanyak C1 tertukar sampai 218 kasus. Tertukar itu antara C1 yang buat pilpres tertukar dengan buat pileg DPR, pileg DPD, pileg DPRD kabupaten/kota, atau sebaliknya," tutur Very, Kamis (25/4).

Kesalahan terbanyak kedua ialah salah input pada C1, yakni sebanyak 198 kasus. Dalam kasus ini data yang sudah benar malah gagal terinput dengan benar oleh petugas. Selanjutnya, koalisi masyarakat sipil juga menemukan form C1 tidak jelas atau buram atau terlipat sebanyak 106 kasus.

Kesalahan lain dalam proses rekapitulasi yaitu tidak ada form C1 sebanyak 117 kasus, C1 tanpa angka 6 kasus, hasil C1 dan C1 plano berbeda sebanyak 5 kasus. "Setelah ini ditemukan tinggal bagaimana penyelenggara menyikapi temuan. Ada data masuk dari crisis center yang dibangun, datanya terus berproses di lapangan dan media. Terus dimonitor," ujar Very.

Manajer Pengawasan JPPR Alwan Ola Riantoby menemukan panitia tak memiliki pengetahuan yang cukup saat menghitung suara. Dari pemantauan, JPPR menemukan adanya kertas C1 kosong dan hanya ditandatangani KPPS di sejumlah TPS. Padahal, kertas kosong C1 mestinya tidak bisa diterima oleh petugas KPPS.

Selain itu, pengetahuan pembukaan logistik suara masih minim. Alhasil, ada pembukaan yang dilakukan tanpa kehadiran saksi. "Pengetahuan penyelenggara itu perlu ditingkatkan. Mereka sulit membedakan suara sah yang harus dimasukkan ke partai atau caleg. Ini yang menyebabkan data dari TPS ke KPPS berbeda," kata Alwan.

Terpisah, sejumlah sekretaris jenderal parpol koalisi pengusung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar audiensi dengan komisioner KPU terkait kesalahan rekapitulasi. Mereka, antara lain, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Priyo Budi Santoso dari Partai Berkarya, Ahmad Muzani (Partai Gerindra), Edy Soeparno (PAN), dan Mustafa Kamal (PKS).

"Kami berdiskusi soal berbagai macam kecurangan dan sisa waktu yang ada (untuk rekapitulasi). Kami harapkan berbagai macam kecurangan itu bisa diungkap," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Salah satu yang ditekankan BPN terkait kesalahan memasukkan data hasil pindai formulir C1. BPN berharap KPU jujur mengawal suara rakyat. "Kami berharap KPU akan berlaku jujur berlaku, adil, transparan kepada setiap bentuk pilihan yang diberikan rakyat Indonesia karena itu bagian dari rakyat," Muzani menegaskan.

(ed: agus raharjo)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA