Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Pemindahan Ibu Kota, Menteri PUPR Sebut Kalimantan Teraman

Senin 29 Apr 2019 18:15 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ratna Puspita

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Lokasi pemindahan Ibu Kota harus aman dan tak masuk dalam wilayah cincin api.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, wilayah Kalimantan merupakan salah satu daerah alternatif pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia yang paling aman. Kendati demikian, pemerintah masih akan melakukan kajian setelah Presiden Joko Widodo memilih alternatif Ibu Kota di luar Pulau Jawa. 

Baca Juga

Basuki menerangkan pertimbangan dalam kajian lokasi Ibu Kota baru di antaranya jumlah penduduk, keamanan, PDB, serta daya dukung dari Jakarta. Ia menambahkan lokasi pemindahan Ibu Kota baru tersebut harus aman secara geografis dan tak termasuk dalam wilayah cincin api. 

Selain itu, adanya sumber air dan lokasi yang tak jauh dari pantai menjadi salah satu kriterianya. "Paling aman Kalimantan," ujar Basuki usai rapat terbatas mengenai tindak lanjut rencana pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4). 

Basuki mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan wilayah di Pulau Sulawesi sebagai lokasi Ibu Kota yang baru. "Sulawesi kalau mau di pusatnya itu Mamuju, Pare-Pare, tetapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire di Makassar, tetapi itu tidak di tengah," ujar dia.

Dalam ratas tersebut, Basuki mengatakan, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengajukan tiga alternatif untuk wilayah baru Ibu Kota RI. "Satu tetap di Jakarta, kedua di Jabodetabek, ketiga di luar Jawa. Kelihatannya Pak Presiden condongnya ke luar Jawa," kata dia.

Selanjutnya, pemerintah melakukan kajian lahan yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibu Kota. Ia memperkirakan pemindahan Ibu Kota ini membutuhkan lahan hingga 40 ribu hektare jika seluruh ASN turut dipindah. 

"Kalau ASN pindah sebagian, sekitar 870 ribu penduduk, maka butuh lahannya sampai 30 ribu hektare," ujarnya. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA