Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Koalisi Jokowi Masih Mungkin Terima Parpol Lain untuk Gabung

Rabu 01 Mei 2019 19:14 WIB

Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding

Foto: Republika TV/Surya Dinata
Karding melihat parpol berwarna biru memiliki peluang bergabung dengan KIK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Kerja (KIK), koalisi partai pengusung Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden RI, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, masih memungkinkan menerima partai politik lain untuk bergabung. Syaratnya, partai itu harus memiliki visi dan misi serta chemistry yang sama.

Baca Juga

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan menanggapi pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara setelah pelantikan gubernur Maluku. Menurut Karding, dalam situasi saat ini KIK masih memungkinkan menerima partai politik lain.

"Saya melihat parpol berwarna biru memiliki peluang bergabung dengan KIK," katanya menjawab pertanyaan wartawan usai nonton bareng film "Avenger:Endgame" di XXI Epicentrum, Jakarta, Rabu (1/5).

Menurut Karding, dari informasi yang diterimanya, pada pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan sempat menyampaikan harapannya kepada Presiden Joko Widodo agar PAN mendapat jatah kursi pimpinan MPR RI. "Iya saya mendengar informasi itu dari Istana," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa pertemuan Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo dalam upaya membangun komunikasi untuk menurunkan tensi politik setelah pemilu. Menurut dia, hendaknya dapat dibedakan antara upaya membangun komunikasi politik dan upaya koalisi.

Ia mengatakan upaya koalisi akan melibatkan ketua umum partai politik anggota KIK. Hasto menegaskan bahwa langkah koalisi tentunya harus dibicarakan bersama antara Jokowi, Kiai Ma'ruf, dan seluruh ketua umum parpol anggota KIK.

"Untuk bergabung dalam koalisi di pemerintahan, itu bukan sekadar bergabung saja, melainkan juga ada hal-hal lain yang penting diperhatikan, seperti rekam jejak, komitmen menjaga Pancasila, dan komitmen untuk mengawal jalan kerakyatan," katanya.

Hal yang penting dipertimbangkan, lanjut dia, adalah mendahulukan partai politik yang sudah sejak awal bergabung dan berjuang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA