Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Geledah Rumah Mendag, KPK tak Sita Barang

Kamis 02 May 2019 10:42 WIB

Rep: Dian Fath Risalah / Red: Ratna Puspita

Juru bicara KPK Febri Diansyah.

Juru bicara KPK Febri Diansyah.

Foto: Republika/ Wihdan
KPK menyatakan benda yang di rumah Mendag tak terkait dengan pokok perkara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Juru Bicara  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan tak ada barang yang disita di kediaman Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Penyidik KPK menggeledah kediaman Enggar yang berada di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan, pada Selasa (30/4) sore.

Baca Juga

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan terhadap kasus dugaan gratifikasi yang dengan tersangka anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. "Kami tidak melakukan penyitaan karena barang atau benda yang ada di rumah tersebut tidak terkait dengan pokok perkara sejauh ini sehingga secara fair penyidik tidak lakukan penyitaan," kata Febri dalam pesan singkatnya, Kamis (2/5).

Sementara itu, sambung Febri, beberapa dokumen-dokumem dan barang bukti elektronik yang sudah didapatkan dari kantor Kemendag sebelumnya sedang dipelajari. KPK akan mengklarifikasi dokumen-dokumen dan barang bukti lainnya pada pemeriksaan saksi-saksi sesuai kebutuhan penyidikan.

Sebelumnya pada Senin (29/4) tim penyidik KPK juga telah menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Kemdag, salah satunya ruang kerja Mendag Enggar. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita puluhan dokumen terkait Permendag mengenai perdagangan gula rafinasi serta sejumlah barang bukti elektronik. 

KPK menetapkan Bowo bersama Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti dan pejabat PT Inersia, Indung sebagai tersangka kasus dugaan suap kerja sama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK. Bowo dan Indung diduga berperan sebagai penerima, sedangkan Asty pemberi suap.

Dalam kasus itu, KPK juga mengungkapkan, keberadaan uang sekitar Rp 8 miliar di kantor salah satu perusahaan Bowo. Uang itu disebut untuk keperluan serangan fajar terkait pencalonannya sebagai calon legislatif di daerah pemilihan Jawa Tengah.

Selepas pemeriksaan terhadap Bowo di KPK pada 9 April lalu, kuasa hukumnya menyatakan, sebagian uang itu diperoleh kliennya dari salah seorang menteri di Kabinet Kerja. Melalui berita acara pemeriksaan (BAP) yang diperoleh awak media di KPK, Bowo kemudian menceritakan, uang tersebut ia peroleh dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Pemeriksaan 9 April tersebut merupakan kali pertama Bowo diperiksa sebagai tersangka kasus suap kerja sama pengangkutan pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpus Transportasi Kimia. Kepada penyidik, Bowo mengatakan, telah menerima uang senilai Rp 2 miliar dari Enggartiasto agar dia mengamankan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, yang akan berlaku akhir Juni 2017.

Sementara Enggar menyangkal dugaan Bowo bahwa uang diberikan demi mengamankan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas. Menurut Enggar, pengakuan tersebut tidak benar karena permendag dirilis atas prakarsa dirinya, bukan Bowo.

"Yang memberikan izin saya, apa urusannya dia? Kenapa saya harus mengasih uang kepada orang lain. Saya yang memberi izin kecuali dia yang memberi izin," kata Mendag.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA