Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

TKN Menilai Ijtima Ulama Hanya Manuver Kubu 02

Kamis 02 May 2019 20:25 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Teguh Firmansyah

Sejumlah tokoh agama dari berbagai Ormas Islam (FPI, GNPF Ulama, PA 212) menggelar Konfrensi pers untuk 'Persiapan Ijtima Ulama dan Tokoh 3' di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Sejumlah tokoh agama dari berbagai Ormas Islam (FPI, GNPF Ulama, PA 212) menggelar Konfrensi pers untuk 'Persiapan Ijtima Ulama dan Tokoh 3' di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Foto: Republika/Nugroho Habibi
Ace menganggap kubu 02 tidak siap menerima kekalahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai kubu pasangan calon (paslon) 02 sudah kalap alias lupa diri. Ini menyusul permintaan mereka kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk mendiskualifikasi paslon 01.

"Mentalitas timses 02 yang tidak siap kalah membuat mereka kalap, tabrak kiri-tabrak kanan termasuk menggunakan lagi manuver yang diberi label itjima ulama," kata Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Kamis (2/5).

Ace menilai aneh jika Badan Pememangan Nasional (BPN) meminta KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi paslon 01. Padahal, kata ia, pada saat yang bersamaan kubu 02 sedang menjalankan sekenario deligitimasi KPU. "Ini artinya mereka merengek-rengek pada lembaga yg kredibilitasnya sedang mereka hancurkan," katanya.

Permintaan diskualifikasi berangkat dari hasil Ijtima Ulama Tokoh Nasional ketiga yang dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5). Salah satu hasil pertemuan itu adalah mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01 menyusul adanya kecurangan terstruktur sistematis dan masif dalam proses Pilpres 2019.

Ace berpendapat, pertemuan tim sukses kubu 02 yang berkedok Ijtima Ulama jelas sebuah politik akal-akalan dan ugal-ugalan yang tujuannya justru menyesatkan umat. Dia mengatakan, segala upaya dilakukan untuk tidak mengakui kekalahan versi hitung cepat mulai dari delegitimasi KPU, meminta pemilu ulang sampai dengan meminta Jokowi didiskualifikasi.

Ketua DPP Golkar ini melanjutkan, jika Bawaslu dan KPU tidak bisa dikendalikan maka besar kemungkinan mereka bisa menghalalkan segala cara dengan aksi demo yang disebut people power. Menurut Ace, manuver itu berbahaya bagi kedaulatan nasional dan masa depan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA