Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Jubir BPN: Tak Ada Paksaan untuk Demokrat dalam Koalisi

Selasa 07 May 2019 19:48 WIB

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Ratna Puspita

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade.

Foto: Ronggo Astungkoro/Republika
Demokrat memiliki hak untuk keluar atau tetap bertahan bersama koalisi Prabowo-Sandi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Andre Rosiade, menegaskan tidak ada paksaan bagi Partai Demokrat untuk bertahan atau hengkang dari Koalisi Indonesia Adil Makmur. Andre menyatakan, Demokrat memiliki hak untuk keluar atau tetap bertahan bersama koalisi pengusung Prabowo-Sandi. 

Baca Juga

Andre berpendapat, koalisi pemenangan Prabowo-Sandiaga tetap solid meski ada atau tanpa Partai Demokrat. “Seandainya teman-teman dari Demokrat ingin keluar, itu pilihan mereka. Kami terutama Partai Gerindra, tidak pernah memaksa, meminta-minta Partai Demokrat untuk bertahan dalam kaolisi,” ujar dia saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (7/5).

Andre juga menambahkan partainya tidak memedulikan manuver Partai Demokrat yang akan menerima tawaran koalisi pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Namun, Andre mengingatkan, seperti pertemanan, berpolitik juga memiliki etika dan sopan santu.

Ia mengatakan Demokrat yang kerap mengeluarkan jargon berpolitik santun semestinya mampu menampakkan sisi-sisi yang elok dalam berkoalisi. Jika memang Demokrat ingin hengkang dari koalisi, Andre mengatakan, sebaiknya pamit dengan cara sepatutnya.

“Bukan malah memberikan kritik ke kami (BPN) di media sosial. Kalau mereka dapat tawaran dari sana, silakan. Kami tidak melarang. Yang penting, anda datang (bergabung koalisi Adil Makmur), tampak muka, dan pergi (hengkang dari koalisi) tampak punggung,” sambung Andre.

Politikus Partai Demokrat Andi Arief melontarkan kritik terhadap BPN Prabowo-Sandiaga lewat media sosial. Kritik itu muncul setelah tokoh muda Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi pejewat Presiden Jokowi di Istana Negara, pekan lalu. 

Sampai hari ini, DPP Demokrat menyampaikan tetap berada di koalisi Adil dan Makmur. Akan tetapi, Ketua DPP Demokrat Bidang Hukum dan Advokasi Ferdinand Hutahaen, pada Senin (6/5) menyampaikan, kontrak koalisi dengan Adil Makmur hanya sampai tahapan Pemilu 2019 usai.

Dia mengatakan Demokrat akan menentukan langkah politik selanjutnya setelah KPU resmi mengumumkan hasil Pemilu 2019, pada 22 Mei mendatang. “Kalau Pak Prabowo dan Sandiaga yang menang, kami (Partai Demokrat) punya kewajiban mengawal pemerintahannya. Tetapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, kerja sama koalisi kami bersama Adil dan Makmur akan berakhir,” kata dia.

Pada Pilpres 2019, Partai Demokrat menjadi barisan politik paling akhir yang menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Sandiaga. Dalam koalisi Adil dan Makmur, Partai Demokrat bersama-sama Partai Gerindra, PAN, dan PKS, serta Berkarya sebagai partai non-parlemen.

Sementara di kubu lawan, paslon pejawat 01 Jokowi-Maruf, didukung koalisi Indonesia Kerja, gabungan PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura. Bersama partai non-parlemen, PSI, PBB, juga PKPI, membentuk Tim Kampanye Nasional (TKN) 01.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA