Thursday, 9 Sya'ban 1441 / 02 April 2020

Thursday, 9 Sya'ban 1441 / 02 April 2020

JK Nilai Perlu Penguatan Sistem Otonomi Saat Ibu Kota Pindah

Rabu 08 May 2019 11:42 WIB

Rep: Fauziah Mursid / Red: Ratna Puspita

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/5).

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/5).

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Perizinan usaha tak perlu laporan ke Pemerintah Pusat yang nantinya tak di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perlunya penguatan sistem otonomi di tingkat provinsi seiring dengan rencana pemindahan ibu kota. JK menilai sistem otonomi diperlukan untuk memudahkan proses perizinan dunia usaha, tanpa harus mendapat respons cepat Pemerintah Pusat.

Baca Juga

"Itu seperti tadi yang saya katakan. Apabila pindah ibu kota maka sistem otonomi yang lebih besar harus terjadi," ujar JK saaat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/5) kemarin.

Menurut JK, saat ini setiap perizinan usaha masih harus memerlukan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta. JK menginginkan model perizinan usaha nantinya tidak lagi mengacu pada perizinan tingkat pusat.

Ia mengacu Amerika Serikat yang sudah menerapkan model otonomi perizinan usaha. "Artinya sama dengan Amerika. Kalau Anda mau bikin usaha di San Fransisco, California, tidak perlu ijin Washington. Tapi kalau sekarang ini mau bikin usaha di tempat lain ada hal-hal lain yang harus minta persetujuan BKPM di Jakarta," kata JK.

Ia menilai penguatan harus terjadi di masing-masing provinsi sehingga perizinan usaha tidak memerlukan laporan ke Pemerintah Pusat yang nantinya tidak lagi di Jakarta. "Boleh dibilang otonomi yang lebih besar diberikan. Karena kantor pemerintah sudah berjarak, berbeda tempat. Ya harus lebih kuat di provinsi," kata JK.

"Karena kalau laporan ke kantor pusat akhirnya tidak ada perubahan apa-apa. Kembali lagi seperti Jakarta nanti. Jadi soal waktu saja menjadi lebih besar. Kalau semua harus meminta izin Jakarta, itu berarti ibukota baru itu menjadi padat lagi," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA